Lahan Jadi Kendala Utama Koperasi Merah Putih di Jatim
- Program KDKMP di Jatim menghadapi kendala lahan dan status aset, hanya 11,7% dari 8.494 koperasi yang beroperasi.
- Baru 997 KDKMP aktif dengan 1.292 unit usaha, namun banyak desa tidak memiliki tanah aset untuk pembangunan gerai atau gudang koperasi.
- Pemprov Jatim fokus memperjelas status aset lahan yang akan digunakan agar koperasi siap dibangun dan tidak bermasalah di kemudian hari.
Surabaya, IDN Times - Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Jawa Timur (Jatim) masih menghadapi sejumlah kendala, terutama keterbatasan lahan dan status aset, sehingga baru 11,7 persen koperasi yang beroperasi dari total 8.494 KDKMP yang terbentuk.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jatim, Endy Alim Abdi Nusa menyebut, hingga kini baru 997 KDKMP yang aktif menjalankan usaha. Ratusan koperasi tersebut mengelola 1.292 unit usaha, mulai dari toko sembako, simpan pinjam, hingga gudang logistik, dengan jumlah anggota mencapai lebih dari 157 ribu orang.
“Target dari Kementerian Koperasi sebenarnya 100 persen bisa berjalan. Tapi di lapangan memang tidak mudah,” ujarnya, Rabu (14/1/2026).
Endy menjelaskan, kendala utama terletak pada ketersediaan lahan. Sejumlah desa dan kelurahan di beberapa kabupaten/kota tidak memiliki tanah aset yang bisa digunakan untuk pembangunan gerai atau gudang koperasi. “Kendala pertama, banyak desa tidak punya tanah aset. Kedua, di wilayah tertentu kontur tanahnya tidak datar, seperti di daerah pegunungan Pasuruan dan Probolinggo yang dekat Semeru dan Bromo,” katanya.
Kondisi geografis tersebut membuat pembangunan gerai koperasi dengan standar lahan 1.000 meter persegi sulit direalisasikan. Selain itu, wilayah berbukit memerlukan biaya tambahan untuk perataan lahan, sehingga memperberat proses pembangunan.
Saat ini, lahan yang sudah terdata untuk pembangunan KDKMP di Jatim mencapai 6.867 lokasi. Dari jumlah itu, sekitar 4.295 titik dinyatakan siap bangun berdasarkan pendataan Kodam. Rencananya, lebih dari 4.200 titik akan dibangun gudang dan gerai terpadu yang mencakup toko sembako, apotek, hingga klinik.
Untuk mempercepat operasional koperasi, Pemprov Jatim kini fokus memperjelas status aset lahan yang akan digunakan. Endy menyebut banyak titik yang berada di atas aset pemerintah kabupaten/kota maupun aset milik organisasi perangkat daerah (OPD) provinsi. “Ada yang lahannya milik PU Bina Marga, Dinas Pertanian, PU SDA, bahkan perkebunan. Itu semua harus diperjelas statusnya dulu, apakah dipinjamkan atau disewakan dengan tarif nol rupiah,” jelasnya.
Menurut Endy, kepastian status aset menjadi kunci agar koperasi siap dibangun dan tidak bermasalah di kemudian hari. Pemprov juga masih menunggu petunjuk teknis lanjutan terkait kemungkinan penyesuaian luas lahan, terutama untuk wilayah dengan kondisi geografis terbatas. “Yang penting sekarang status asetnya jelas. Kalau sudah jelas, baru bisa kita dorong supaya koperasi-koperasi ini benar-benar operasional,” pungkasnya.
