PDIP: Hati-hati, Wacana Pilkada Lewat DPRD Bisa Mundurkan Demokrasi
- Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur mengingatkan agar wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD dikaji secara mendalam.
- Pilkada langsung merupakan bagian dari upaya memperkuat demokrasi substantif di Indonesia, dan keputusan tersebut diambil tanpa pertimbangan matang berisiko ditarik mundur.
- Anggota DPR RI menegaskan pentingnya peran partai dalam mengedukasi pemilih agar memahami dampak buruk politik uang bagi kehidupan demokrasi dan kesejahteraan rakyat.
Surabaya, IDN Times - Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur MH Said Abdullah mengingatkan agar wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD dikaji secara mendalam dan tidak dilakukan secara gegabah. Menurutnya, demokrasi Indonesia yang telah berjalan maju melalui Pilkada langsung justru berisiko ditarik mundur jika keputusan tersebut diambil tanpa pertimbangan matang.
Said menilai Pilkada langsung merupakan bagian dari upaya memperkuat demokrasi substantif di Indonesia. Ia mempertanyakan arah demokrasi ke depan jika mekanisme pemilihan kepala daerah kembali diserahkan kepada DPRD.
“Hati-hati, kita sudah begitu maju. Tiba-tiba ditarik mundur lagi ke belakang. Sesungguhnya kita mau maju, demokrasi kita. Apa kita akan balik ke demokrasi prosedural atau demokrasi yang substantif,” ujarnya saat di Konferda dan Konfercab PDIP Jatim, Minggu (21/12/2025).
Anggota DPR RI tersebut juga menanggapi alasan mahalnya biaya politik (high cost) yang kerap dijadikan dasar kritik terhadap Pilkada langsung. Ia menegaskan, anggapan bahwa pemilihan melalui DPRD lebih murah belum tentu benar. “Jangan ada istilah bahwa Pilkada langsung itu high cost. Pertanyaannya, apakah lewat DPRD juga tidak high cost? Jangan-jangan sama saja,” kata Said.
Menurutnya, persoalan utama demokrasi bukan terletak pada sistem pemilihan, melainkan pada kualitas pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik kepada masyarakat. Ia menekankan pentingnya peran partai dalam mengedukasi pemilih agar memahami dampak buruk politik uang bagi kehidupan demokrasi dan kesejahteraan rakyat.
Said menilai struktur partai di tingkat akar rumput, khususnya DPC, PAC, hingga ranting, memiliki peran strategis karena bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. “DPC itu garda terdepan. Mereka menangis dan tertawa bersama rakyat, hidup bersama denyut nadi masyarakat,” tegasnya.
Ia menambahkan, konsolidasi partai ke depan akan difokuskan pada penguatan kerja-kerja kerakyatan di tingkat bawah. DPD PDIP Jatim, kata Said, akan mendorong penguatan peran DPC dan PAC sebagai ujung tombak pendidikan politik melalui konsolidasi yang direncanakan berlangsung mulai Januari mendatang.
“Di situlah kunci demokrasi yang sehat. Bukan semata-mata mengganti sistem, tetapi memperbaiki perilaku dan kesadaran politik bersama,” pungkasnya.
