Parsel hingga Outsourcing, Siasat Perusahaan Tak Mau Bayar THR

31 Mei 2019, 20:20 WIB

IDN Times/Vanny El Rahman

Surabaya, IDN Times - Posko pengaduan tunjangan hari raya (THR) yang diinisiasi oleh Yayasan Bantuan Lembaga Hukum Indonesia (YLBHI) telah menerima laporan dari 650 buruh/pekerja di seluruh Jawa Timur. Ada tujuh perusahaan di empat kabupaten/kota yang diketahui tidak memberikan THR.

“Tahun 2018 ada sedikitnya 2.479 pelapor, tahun ini hanya 650. Walau jumlahnya lebih sedikit, namun modus yang diterapkan oleh perusahaan tetap sama,” kata koordinator posko, Habibus Shalilhin, di YLBHI Surabaya, Jumat (31/5).

Lantas, bagaimana modus yang digunakan oleh perusahaan?

1. Mengganti THR dengan parsel yang tidak seberapa

IDN Times/Vanny El Rahman

Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan, buruh yang telah bekerja selama 12 bulan atau lebih harus mendapatkan THR sebesar satu bulan upah.

Bagi yang belum genap satu tahun, THR diberikan berdasarkan besaran proporsional perhitungan masa kerja. Pembayaran THR selambat-lambatnya tujuh hari sebelum hari raya.

Namun, ada perusahaan yang mengganti THR dengan parsel atau sembako. “Saat kami hitung parselnya, ternyata hanya bingkisan senilai Rp200 hingga RP500 ribu. Artinya tidak proporsional dengan THR yang harus diberikan,” ungkap Habib.

2. Pegawai dalam proses PHK tidak mendapat THR

IDN Times/Vanny El Rahman

Modus kedua adalah pegawai yang dalam proses pemutusan hubungan kerja (PHK) tidak mendapat THR. Padahal, mereka masih memiliki hak untuk menerima upah dan tunjangan lainnya.

“Selama belum ada kepastian hukum, buruh yang masih dalam proses PHK atau misalnya dia diskorsing, maka perusahaan wajib memerikan THR,” tambah Nuruddin Hidayat selaku perwakilan FSPMI Jawa Timur.

3. Berdalih outsourcing hingga menyicil

IDN Times/Vanny El Rahman

Alasan lain tak dibayarkannya THR adalah karena perusahaan tersebut hanya menyediakan jasa alih daya atau outcorcing.

“Dengan berbagai alasan, misal klien atau provider tidak memberikan anggaran untuk THR. Yang jelas, apapun status hubungan kerjanya, buruh wajib dapat THR,” sambung Nuruddin.

Ada juga sebagian perusahaan yang memberikan THR kepada buruhnya dengan cara mencicil. Namun, hingga hari pelunasan, besaran yang diterima tidak sesuai aturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah.

4. Akan datangi Disnaker Jatim untuk sampaikan tuntutan

IDN Times/Vanny El Rahman

Pada Senin (3/6) nanti, perwakilan dari YLBHI bersama LBH Surabaya dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jawa Timur serta Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia (KRPI) akan menyambangi Dinas Ketenagakerjaan Jawa Timur untuk menagih hak mereka.

Adapun tuntutannya adalah:

- Disnaker Jatim wajib melakukan penegakan sanksi 5 persen kepada perusahaan yang terlambat membayarkan THR
- Disnaker Jatim harus memberikan saksi kepada perusahaan yang tidak mematuhi Peraturan Menteri
- Disnaker Jatim wajib memberikan sanksi sosial kepada perusahaan yang tidak melakukan pembayaraan THR dengan cara disiarkan melalui media cetak ataupun elektronik
- Mendesak Disnaker Jatim mengeluarkan Nota Dinas tentang Pelanggaran perusahaan yang tiak mematuhi Peraturan Menteri