Operasional Pabrik Tahu Pakai Bahan Bakar Sampah Plastik Dihentikan
Sidoarjo, IDN Times - Sejumlah aktivis lingkungan yang tergabung dalam Aliansi Komunitas Penyelamat Bantaran Sungai (Akamsi) telah menggelar audiensi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo terkait produksi tahu di Desa Tropodo yang menggunakan bahan bakar sampah plastik. Hasilnya, pihak pemkab melarang operasional produksi tahu sementara.
Koordinator Komunitas Surabaya River Revolution yang tergabung dalam Akamsi, Rio Ardiansa mengatakan, saat ini pemkab memberikan waktu dua minggu kepada pengusaha tahu untuk beralih ke sumber energi lain yang lebih ramah lingkungan.
Kendati demikian, Rio menegaskan bahwa pemerintah harus serius mencari solusi bagi pengusaha tahu yang telah menjadi ikon Kabupaten Sidoarjo.
"Pemerintah perlu memberikan pembinaan dan asistensi untuk membenahi proses produksi tahu, mewajibkan standar kualitas proses dan produk tahu, menjamin standar kebersihan dan perlindungan kesehatan pekerja dan masyarakat sekitarnya," ujarnya.
Aktivis lingkungan, lanjut Rio, juga meminta DLH Sidoarjo untuk menertibkan dan membersihkan limbah B3 dan sampah plastik yang dibuang oleh industri dengan iming-iming memberikan bahan bakar baru dengan harga murah.
"Pembuangan sampah industri plastik dan limbah B3 ke sentra produksi tahu adalah perbuatan melanggar hukum yang harus ditindak tegas," tegasnya.
Rio juga meminta DLH Sidoarjo untuk membentuk Tim Satgas Anti Tahu Plastik yang secara intensif mengawasi praktik pembakaran sampah plastik di Tropodo. Sekaligus melakukan penindakan jika menemukan pengusaha yang masih membakar plastik dan limbah B3.
Sementara itu, DLH Sidoarjo telah mendatangi lokasi timbunan sampah impor di Gedang Rowo dan berdiskusi dengan warga setempat. Warga mulai resah dan menduga tempat sampah impor yang dikelola warga akan ditutup, sehingga warga khawatir akan menghilangkan sumber pencaharian keluarganya.
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga telah mengupayakan bahan bakar pengganti dan DLH sedang mencari sumber energi dan desain tungku yang lebih efektif dan menggunakan bahan bakar kayu atau lainnya. Pemerintah juga mengkaji penggunaan bahan bakar gas sebagai opsi pengganti.
