Nestapa Awal Tahun, Bertahan di Tengah Gelombang PHK

Surabaya, IDN Times - 2024 menjadi tahun yang pahit bagi Fitria Madia (28). Ia menjadi korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada Agustus 2024 lalu. Fitria yang merupakan User Experience (UX) writer ini sejak tahun 2022 lalu berkarir perusahaan rintisan atau startup. Setelah dua tahun dia bekerja, kabar buruk datang. Sejak Juli 2024, satu per satu rekan kerjanya kena gelombang PHK. 

"Layoff gelombang pertama terjadi sekitar akhir Juli. Diumuminnya H-3 kalau gak salah dari last day tanggal 31 Juli 2024. Cukup dadakan. Kalau aku kena gelombang kedua, sebenarnya last day-nya 30 Agustus 2024 dan harusnya diumumkan sekitar H minus seminggu juga. Tapi managerku berbaik hati dan mengumumkan lebih cepat supaya bisa siap-siap," ujarnya kepada IDN Times, Sabtu (11/1/2024). Di divisinya saja, sebanyak 50 persen karyawan jadi korban PHK.

Perusahaan berdalih melakukan PHK karyawannya karena finansial tengah menurun. Beruntungnya, perusahan tempat Fitri bekerja taat peraturan pemerintah. Ia mendapatkan pesangon yang sesuai ketentuan. Pesangon yang diberikan cukup untuknya bertahan hidup selama beberapa bulan ini. Apalagi, dia telah memiliki suami, sehingga kebutuhan hidupnya ditanggung sang suami. 

Sejak hari dia kena PHK, Fitri pun tak tinggal diam. Dia berusaha mencari pekerjaan yang sesuai dengah bidangnya. Namun, ia mengakui, mencari kerja di era saat ini cukup sulit. "Lagi banyak PHK juga di mana-mana," tuturnya.

Ia bahkan sudah beberapa kali dipanggil perusahaan untuk interview kerja. "Dua kali sudah hampir kerja tapi di-cancel terus gak lama perusahaannya malah layoff gede juga. Jadi lumayan capek jatuh bangun. Apa lagi untuk role-ku tahapan rekrutmen cukup panjang, perlu interview berkali-kali, take home test, presentasi, dan lain-lain," terang Fitri. Kini, sembari mencari pekerjaan yang pas dan sesuai dengan dirinya, Fitri pun bekerja sebagai paruh waktu. 

Cerita lain dituturkan pekerja asal Bandung, Arie (34). Pekerja di bidang engineering tersebut terkena PHK di November 2024 lalu setelah lebih setahun bekerja. Perusahaan multinasional tempatnya dulu bekerja terpaksa melakukan perampingan karyawan. "Saya sudah setahun tiga bulan dan permanen memang statusnya. Tapi tetap kena layoff juga," ungkap Arie. Namun, Arie beruntung karena tidak lama setelah itu ia bisa mendapatkan pekerjaan baru. Meski demikian, dia masih khawatir jika kondisi perekonomian kurang bagus bisa berdampak pada PHK selanjutnya di kantor yang baru ini.

Nasib apes juga dialami Fitri. Perempuan 28 tahun ini mengaku menjadi korban gelombang PHK besar-besaran beberapa waktu lalu. Ia sempat berjuang beberapa bulan mencari pekerjaan pengganti. Tapi usaha itu sia-sia. Sejak tahun lalu, tak banyak perusahaan yang menawarkan posisi baru. Ketimbang berpangku tangan, ia kini memilih bekerja sebagai freelance event organizer. "Kemarin sempat ada dapat dari perusahaan e-commerce gitu, eh tapi malah cancel gak tahu kenapa sama perusahaannya. Dan perusahaannya sekarang malah banyak layoff juga," ungkap Fitri.

Cerita Fitria, Arie dan Fitri cukup menjadi gambaran bahwa kondisi perekonomian terutama ketenagakerjaan di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Bahkan, kondisi ini diamini langsung pemerintah. Jika merujuk Satuan Data milik Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) periode Januari - November 2024 ada 67.870 orang kena PHK. Jumlah PHK terbanyak adalah Jakarta dengan 14.501 tenaga kerja. 

Wakil Menteri Tenaga Kerja, Immanuel Ebenezer, menyebut bahwa kondisi ini memang sangat tidak ideal, bahkan mengerikan Dari sekian banyak sektor, industri tekstil menjadi yang paling banyak merumahkan karyawan. "Kemarin saya diskusi dengan beberapa kawan-kawan, ada sekitar 60 perusahaan tekstil yang akan melakukan PHK, dan ini kan mengerikan sekali," kata Immanuel kepada awak media di kantornya, Senin (23/12/2024). Bahkan, ia memprediksi kondisinya bisa berlanjut dan bahkan lebih buruk pada tahun ini. 

Salah satu daerah penyumbang PHK terbesar adalah Kota Tangerang, sebanyak 99 perusahaan di Kota Tangerang melakukan PHK sepanjang tahun 2024. Hal tersebut berdasar data Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Tangerang. "2.270 pekerja (angkanya) dari data yang mengajukan Jaminan kehilangan pekerjaan," kata Kepala Disnaker Kota Tangerang, Ujang Hendra, Jumat (10/1/2024).

Dari 99 perusahaan yang melakukan PHK, terdapat nama-nama besar seperti PT Panarub, PT Cullet Prima Setia, PT Indo Taichan, PT Bumi Tangerang Mesindo Tama. Meski begitu, Ujang tak menjelaskan secara detil berapa jumlah PHK di setiap perusahan. "(Alasannya rata-rata) efisiensi," kata dia. Ujang menyebut, salah satu upaya yang dilakukan pihaknya menghadapi fenomena ini,  memberikan pembinaan ke perusahaan dan pelatihan kerja.

Jika beberapa pemerintah daerah mengklasifikasi data PHK yang dikeluarkan Kementerian Tenaga Kerja, pemerintah daerah lain memilih ancang-ancang untuk mengantisipasi dampak yang lebih buruk. Disnaker Kota Semarang misalnya, mereka berjanji akan akan memberikan pendampingan kepada pekerja yang terkena PHK. Kepala Disnaker Kota Semarang, Sutrisno mengaku memiliki program pelatihan bagi pekerja yang terdampak PHK.

“Kami akan membuka pelatihan bagi pekerja yang kena PHK tersebut pada tahun 2025 ini,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Sumatera Selatan, Edward Chandra mengatakan, telah meminta kepada Disnaker untuk melakukan pengawasan guna mencegah PHK di tahun 2025. Terlebih saat ini, sudah ada kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) hingga Upah Minimum Sektoral Kabupaten dan Kota (UMSK). "Kita mencegah agar PHK itu tidak terjadi. Kita akan minta Disnaker mengawasi terutama soal kenaikan upah yang sudah ditetapkan gubernur," jelas dia.

Adapun Pemerintah Kota Bandung berencana lebih sering menggelar Job Fair. Pj Wali Kota Bandung, A. Koswara, mengatakan, hingga tahun 2024 hampir 9.000 lowongan pekerjaan telah dibuka oleh para pengusaha di Kota Bandung. ‘’Melalui kegiatan ini, kami menargetkan agar tahun depan dapat mencapai lebih dari 10.000 kesempatan kerja.’’

Pengamat ekonomi dari Universitas Sriwijaya Palembang, Yan Sulistyo  mengapresiasi pemerintah daerah yang tanggap terhadap kondisi ini. Ia mengatakan bahwa permasalahan PHK memang menjadi tanggung jawab utama pemerintah daerah setempat.  

"Masalah PHK ini bisa selesai jika ada kepekaan dari Pemda melalui dinas ketenagakerjaan baik tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota untuk mengasah skill korban PHK dan para pengangguran yang ada," ujarnya, Jumat (10/1/2024). Tak sekadar stimulus, menurutnya, yang diperlukan para korban PHK saat ini adalah pekerjaan baru. 

"Stimulus ekonomi untuk korban PHK atau pekerja itu kadang tidak sampai dan tepat sasaran. Anggaran dari pusat kadang sampainya berbeda ke daerah, sebaiknya pemerintah membuat pelatihan kerja melalui Balai Latihan Kerja (BLK) yang ada di kabupaten dan kota," ujar dia.

Saran lain diberikan psikolog industri organisasi, Ade Ayu Surya Ariesta. Ia menyarankan para pekerja meningkatkan soft skill mereka. Menurut dia, gelombang PHK yang terjadi di Indonesia menunjukkan masalah yang semakin kompleks, terutama dalam hal perkembangan teknologi. “Pengusaha pemilik industri memangkas tenaga manusia sebagai pekerja dan menggantikan dengan mesin. Misalnya, di industri tekstil, banyak pekerja yang kena PHK karena tugas mereka sudah tergantikan dengan mesin-mesin canggih,” jelas psikolog dari Indonesia Mental Inspirasi (IMI) ini. 

“Jangan mencari jalan pintas dengan melakukan judi online atau pinjaman online. Masih banyak peluang untuk beralih profesi dengan menjadi wirausaha atau konten kreator yang menjanjikan,” katanya.

Khusnul Hasana, Ardiansyah Fajar, Rangga Efrizal, Feny Agustin, Ridwan Aji Pitoko, Anggun Puspitoningrum, Fariz Fardianto