Masyarakat Diperkenankan Awasi ASN Tak Netral di Pilwali Surabaya
Surabaya, IDN Times - Inspektorat Kota Surabaya membolehkan masyarakat untuk turut serta mengawasi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tak netral di Pemilihan Wali (Pilwali) Kota Surabaya 2024. Jika ada ASN yang tak netral, bakal segera ditindaklanjuti.
Inspektur Pemkot, Rachmad Basarah mengatakan, pihaknya telah mengingatkan ASN untuk bersikap netral pada Pilwali Surabaya 2024. Sekertaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya telah membuat imbauan agar ASN netral.
"Dalam hal ini tidak ada salahnya kaitannya dengan pengawasan melekat mengingatkan lagi, semua kepala daerah mengingatkan ASN menjaga netralitas," ujar Basari, Kamis (3/10/2024).
Inspektorat akan menindaklanjuti ASN yang bersikap tidak netral. Bila terbukti tidak netral, ASN akan segera disanksi.
"(Sanksi yang diberikan) dilihat dampaknya. Kalau dampak kepada negara sanksinya apa, kalau kepada pemerintah daerah sanksinya apa, berdampak pada lembaga dan segalanya," tutur dia.
Dia menyebut, pelanggaran disiplin bakal ditangani inspektorat. Sementara bila pelanggarannya adalah pidana, maka pihaknya akan menyerahkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Dalam hal ini, masyarakat diminta untuk turut memberi pengawasan kepada ASN yang tak netral. Bila ditemukan, masyarakat bisa melapor ke Bawaslu atau inspektorat.
"Tentunya menginformasikan bukti awal yang memang ada indikasi pelanggaran peristiwa di mana, sedang apa, dilaporkan siapa, kita harus cermat, semua akan kita klarifikasi," jelasnya.
Besarah memastikan, sejak Pilwali Surabaya 2024 dimulai, hingga hari ini, pihaknya belum menerima laporan soal ASN tidak netral. Sebab, ASN disebut takut mendapat sanksi pemberhentian.
"Sampai hari ini ASN pemkot masih menjaga netralitas karena konsekuensinya sangat berat apabila ASN melanggar netralitas paling berat bisa sampai pemberhentian," pungkas dia.
