Surabaya, IDN Times - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan demonstrasi merupakan hak mahasiswa yang tidak boleh direpresi. Di sisi lain, kepolisian tetap wajib menjaga keamanan agar aksi tidak berujung anarkis dan merugikan masyarakat.
Mahfud menekankan pentingnya keseimbangan antara kebebasan menyampaikan pendapat dan kewajiban menjaga ketertiban umum. Ia juga meminta demonstran dan aparat kepolisian saling menghormati ketika menjalankan peran masing-masing di lapangan.
“Demo itu hak mahasiswa. Enggak boleh direpresi,” ujarnya saat di Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Kamis (29/10/2026). Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud saat menanggapi pertanyaan mengenai aksi mahasiswa yang mendapat pengamanan kepolisian.
Menurutnya, pengamanan oleh aparat tetap diperlukan untuk mencegah situasi yang berpotensi merugikan masyarakat. Sebab, ketika demonstrasi berujung anarkis, dampaknya tidak hanya dirasakan peserta aksi, tetapi juga warga lain.
“Tapi polisi menjaga keamanan juga itu kewajiban. Karena kita juga tidak ingin kalau demo lalu anarkis, kan rakyat yang susah,” katanya.
Mahfud pun mendorong demonstran dan polisi bekerja sama agar penyampaian aspirasi tetap berlangsung tanpa mengabaikan aspek keamanan. Demonstran, kata dia, berhak menyampaikan pendapat, sedangkan polisi perlu menjalankan tugas pengamanan secara baik.
“Polisi dan pendemo itu bekerja sama. Anda boleh demo, nyatakan apa pun, tapi polisi harus dihormati menjaga keamanan,” katanya.
Mahfud juga menyinggung kemungkinan terjadinya gesekan di lapangan. Menurutnya, situasi yang tidak diinginkan bisa saja terjadi ketika demonstrasi berlangsung. Namun, ia tetap menekankan pentingnya pengamanan yang baik dan tertib.
“Biasa saja terjadi sentuhan-sentuhan yang tidak diinginkan, enggak apa-apa. Silakan demo, lalu polisi silakan jaga dengan baik,” pungkasnya.