Khofifah Rotasi 6 Pejabat Eselon II Pemprov Jatim, Tak Ada Promosi

Surabaya, IDN Times – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur(Jatim) kembali melakukan penyegaran birokrasi dengan merotasi enam pejabat pimpinan tinggi pratama. Rotasi yang dipimpin langsung Gubernur Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (14/7/2026).

Khofifah menegaskan pelantikan kali ini murni merupakan rotasi jabatan, bukan promosi. Menurutnya, perpindahan dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi agar roda pemerintahan tetap berjalan optimal. "Ini tidak ada yang bersifat promosi, semuanya bersifat rotasi dari kebutuhan-kebutuhan organisasi yang memang harus segera diisi," ujarnya.

Dalam rotasi tersebut, R. Heru Wahono Santoso yang sebelumnya menjabat Kepala Bakorwil Madiun dilantik menjadi Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur. Sementara Iwan yang sebelumnya memimpin Dinas Perindustrian dan Perdagangan dipercaya mengisi jabatan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jatim.

Selanjutnya, Budi Raharjo yang sebelumnya Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM berpindah menjadi Kepala Bakorwil Jember. I Nyoman Gunadi bergeser dari Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya menjadi Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (PU SDA).

Adapun jabatan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya kini diisi Arif Endro Utomo, yang sebelumnya menjabat Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprov Jatim. Sementara MHD. Aftabuddin Rijaluzzaman, yang sebelumnya menjabat Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Jatim, dipercaya memimpin Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Khofifah menjelaskan, sejumlah jabatan yang ditinggalkan para pejabat tersebut untuk sementara akan dijabat pelaksana tugas (Plt) hingga proses pengisian pejabat definitif selesai. Pemprov Jatim, kata dia, masih menunggu penyelesaian uji kompetensi teknis serta penyesuaian struktur organisasi sesuai arahan Kementerian Dalam Negeri.

Beberapa pejabat masih akan merangkap jabatan. Kepala Bappeda yang baru, Iwan, tetap menjalankan tugas sebagai Plt Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Begitu pula Heru Wahono Santoso masih dipercaya sebagai Plt Kepala Bakorwil Madiun.

"Saya berharap tidak ada yang kurang dan tidak ada yang tertinggal dari proses layanan dan kinerja di tempat baru maupun di tempat sebelumnya," tegas Khofifah.

Dalam arahannya, Khofifah meminta para pejabat yang baru dilantik memastikan kualitas pelayanan publik tidak menurun meski harus menjalankan tugas ganda. Ia secara khusus menekankan percepatan transformasi digital, terutama pada layanan perizinan, agar proses administrasi semakin transparan dan meminimalkan kontak langsung antara petugas dengan masyarakat.

"Kita berharap transparansi, akuntabilitas, dan percepatan layanan menjadi bagian yang harus kita ikhtiarkan bersama. Pertemuan face to face dalam layanan publik harus bisa diminimalisir, bahkan dihindarkan jika memungkinkan," katanya.

Khofifah juga mengingatkan seluruh kepala perangkat daerah tetap berpegang pada pakta integritas serta memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, Forkopimda, perguruan tinggi, dunia usaha, hingga berbagai mitra strategis.

Di tengah kebijakan penyesuaian anggaran, ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah tidak menjadikan efisiensi sebagai alasan menurunkan kualitas pelayanan. Menurutnya, yang berubah hanyalah besaran anggaran, sedangkan target kinerja dan manfaat program bagi masyarakat harus tetap tercapai.

"Yang disesuaikan adalah anggarannya. Tetapi output, outcome, dan produknya tidak boleh berkurang. Saya minta semua unit terus mengembangkan creative financing agar pelayanan kepada masyarakat tetap maksimal," pungkasnya.