Keributan Asrama Papua di Surabaya Berbuntut Panjang, Risma Minta Maaf
Surabaya, IDN Times - Warga Papua Barat mengamuk lantaran adanya isu pengusiran warga Papua di beberapa daerah, termasuk Kota Surabaya. Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini pun membantah adanya upaya pengusiran mahasiswa Papua yang ada di Surabaya. Ia memastikan tidak ada diskriminasi warga Papua di Kota Surabaya.
Risma mengambil contoh beberapa pejabatnya di Pemerintah Kota Surabaya yang berasal dari Papua. Menurutnya, ia telah dengan baik menerima warga Papua untuk tinggal, belajar, dan bekerja di Surabaya.
"Beberapa camat dan pejabat saya dari Papua. Jadi itu tidak betul. Bahwa saya juga diangkat oleh warga Papua jadi Mama Papua," ujarnya usai pelantikan di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (19/8).
Risma menyebut bahwa kericuhan yang terjadi di Asrama Mahasiswa Papua di Jalan Kalasan akibat adanya kabar penurunan bendera merah putih yang berbuntut pada ketegangan dengan organisasi masyarakat. Kericuhan ini menurutnya bukan sebuah bentuk pengusiran.
"Nah kemudian ada organisasi masyarakat yang meminta kepolisian untuk melakukan tindakan itu. Jadi tidak benar kalau ada pengusiran. Kalau itu terjadi mestinya pejabat saya yang duluan," jelasnya.
Sama seperti Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Risma juga turut meminta maaf atas perlakuan warga Surabaya yang dirasa menyakiti waga Papua.
"Sekali lagi kalau memang itu ada kesalahan kami di Surabaya, saya mohon maaf. Tapi tidak benar kalau kami dengan sengaja mengusir. Gak ada itu," pungkasnya.
