Kenaikan Gaji Ditunda, ASN yang Berkampanye Juga Dipanggil Bawaslu
Malang, IDN Times - Akhir bulan Oktober lalu, Kota Malang sempat dihebohkan dengan unggahan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengirim beberapa kiriman berbau kampanye ke akun media sosial Facebook. ASN yang belakangan diketahui sebagai Bambang Setiono itu bertugas di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Malang. Tercatat beberapa kali Bambang mengirim unggahan di Facebook yang membuat ia harus berurusan dengan Bawaslu dan instansi lain terkait.
1. Tidak hanya sekali mengunggah status kontroversial
Awalnya, pada tanggal 22 Oktober 2018 Bambang Setiona mengunggah tulisan "Dasar Negara Indonesia adalah Ketuhanan Yang Maha Esa bukan Pancasila" di Facebook. Unggahan itu pun mendapat tanggapan beragam dari netizen. Tak berhenti di situ, tanggal 24 Oktober Ia memposting kembali mengunggah status "2019 Ganti Presiden" disertai sebuah gambar.
2. Telah mendapat hukuman penundaan gaji
Setelah dilakukan pengkajian oleh Pemkot Malang, Pemkot Malang memutuskan untuk memberi sanksi kepadanya. "Sanksi sudah diberikan, yakni penundaan gaji berkala satu tahun," terang Kabag Humas Pemkot Malang, Nur Widianto.
3. Bawaslu tetap lakukan pemanggilan
Walau sudah kena sanksi, Bawaslu Kota Malang tetap melakukan pemanggilan kepada Bambang Setiono. Akhirnya, Bambang memenuhi panggilan untuk melakukan klarifikasi pada Selasa (13/11). Ia tidak memberikan keterangan pada wartawan yang telah menunggunya di Kantor Bawaslu Kota Malang. "Langsung tanyakan saja ke Bawaslu," ujarnya sambil berlalu.
4. Bawaslu akan serahkan hasil ke Komisi ASN
Di lain sisi, Komisioner Bawaslu Kota Malang, Rusmifahrizal Rustam mengatakan bahwa Bambang telah mengakui perbuatannya. Namun, ia tidak mengetahui aksinya melanggar aturan yang telah ditentukan terkait netralitas ASN.
"Diakui ia tidak memahami bahwa aturan itu dianggap sebagai kampanye untuk calon tertentu," jelas Rustam. Rustam melanjutkan, Bawaslu Kota Malang akan melakukan kajian kembali yang mana hasilnya akan diserahkan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara.
