Fokus ringankan beban warga kecilMaidi bebaskan PBB dengan nilai pajak Rp25 ribu ke bawah agar masyarakat ekonomi menengah ke bawah tidak terbebani.
NJOP naik, aset tetap terjagaPemkot Madiun akan menaikkan NJOP agar nilai aset perorangan maupun perusahaan tidak merosot seiring meningkatnya arus investasi di Kota Madiun.
PAD tidak boleh membebani wargaKebijakan ini diakui akan berdampak pada PAD, namun Maidi optimistis masih banyak potensi PAD produktif lain yang bisa dikelola tanpa harus membebani masyarakat.
Kota Madiun, IDN Times – Saat banyak daerah memilih menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pemkot Madiun di Jawa Timur justru mengambil langkah berbeda. Wali Kota Madiun, Maidi, memastikan PBB tidak akan naik sepeser pun, bahkan sebagian bakal dihapus mulai tahun 2026.
“PBB tidak naik. Kebijakan saya, tahun 2026, sebagian PBB saya hapus. Saya bebaskan,” tegas Maidi, Rabu (20/8/2025).
Maidi menegaskan, kebijakan ini dirancang agar masyarakat ekonomi menengah ke bawah tidak semakin terbebani. PBB dengan nilai pajak Rp25 ribu ke bawah akan dihapuskan.
“Masyarakat kecil jangan diganggu. Kalau dipaksa bayar tinggi, mereka tidak akan mampu. Lebih baik saya bebaskan, biar aset mereka tetap terawat,” tambahnya.
Meski PBB dibebaskan sebagian, Pemkot tetap akan menaikkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Alasannya, agar nilai aset perorangan maupun perusahaan tidak merosot seiring meningkatnya arus investasi di Kota Madiun.
“Kota Madiun semakin ramai, investasi banyak masuk. Kalau NJOP tidak dinaikkan, nilai aset bisa turun. Jadi NJOP saya naikkan, tapi PBB tiap tahun tidak naik,” jelasnya.
Kebijakan ini diakui akan berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, Maidi optimistis masih banyak potensi PAD produktif lain yang bisa dikelola tanpa harus membebani masyarakat.
“PAD tidak boleh membebani rakyat. Sektor produktif yang akan menyumbang PAD. Dengan begitu, pembangunan tetap jalan dan kesejahteraan masyarakat bisa terwujud,” pungkasnya.