Jatim Bakal Inflasi Per Maret Ini, TPID Siapkan 4 Strategi

Surabaya, IDN Times - Jawa Timur (Jatim) tercatat mengalami deflasi pada dua bulan awal tahun 2025 ini. Deflasi ini disebabkan adanya diskon tarif listrik yang diberikan pemerintah kepada masyarakat.

Kepala Bank Indonesia (BI) Jatim selaku Wakil Ketua II TPID Prov Jatim Erwin Gunawan Hutapea menyampaikan, selama bulan Januari-Februari 2025, Jatim mengalami deflasi sebesar -1,13 persen.

"Terkait pembangan inflasi bulan Februari, deflasi -0,03 persen, turun signifikan dibanding inflasi tahunan di bulan Januari. Secara akumulasi Januari hingga Februri, mencatat deflasi sebesar -1,13 persen," ujarnya dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Senin (17/3/2025).

Deflasi tersebut, kata Erwin, terjadi akibat adanya kebijakan pemerintah berupa pemberian diskon tarif listrik yang diterapkan secara nasional hingga akhir Maret 2024.

"Sebagian besar deflasi ini dipengaruhi oleh kebijakan diskon tarif listrik yang dilakukan secara nasional. Ini perlu kita antisipasi karena diskon ini sifatnya temporer," kata dia.

Kendati demikian, memasuki bulan Maret ini diprediksi terjadi inflasi. Karena ada momen Bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Sejumlah bahan pokok pun dilaporkan mengalami kenaikan harga pada awal bulan lalu. Hingga kini, harga belum stabil secara merata.

Berdasarkan Siskaperbapo Jatim per 17 Maret 2025, harga rata-rata beras medium sebesar Rp12.447 per kg. Beras premium Rp14.450 per kg. Telur ayam ras Rp26.882 per kg. Daging ayam ras Rp34.350 per kg. Daging Cabai rawit merah Rp81.212 per kg. MinyaKita Rp16.641 per liter.

Erwin menjelaskan, dari pola historis inflasi pada periode Ramadan dalam tujuh tahun terakhir (2017-2024), tekanan inflasi jelang Idul Fitri selalu meningkat. Terutama komoditas pangan berupa daging ayam, telur ayam ras, ayam hidup, minyak goreng, cabai merah, dan bawang merah. Sedangkan untuk komoditas non pangan berupa emas perhiasan dan angkutan udara. 

Di 2025 ini, BI masih memprediksi pola yang sama akan terjadi. “Sehingga kami memperkirakan Maret atau penghujung triwulan pertama inflasi kita akan naik. Tapi kita cukup yakin bahwa inflasi yang terjadi masih dalam rentang sasaran kita,” tutur Erwin. 

Erwin memprediksi penyebab inflasi bulan ini masih pada sektor komoditas: bahan pangan dan emas perhiasan. Sementara tarif angkutan udara tidak menjadi penyumbang inflasi. Karena ada diskon tarif udara yang diberlakukan pemerintah pusat. 

Erwin menambahkan, sektor pangan perlu mendapat perhatian khusus. Karena dampak iklim yang menyebabkan gagal panen.Kemudian peningkatan harga global, termasuk peningkatan permintaan tinggi akan mempengaruhi. 

“Sehingga, langkah intervensi sudah dilakukan perlu terus kita lakukan bagi komoditas yang memberi tekanan inflasi signifikan,” tegasnya.

Sementara itu, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyebut, dalam upaya pengendalian inflasi di Jatim jelang Hari Raya Idul Fitri 1446 H, maka akan diterapkan strategi 4K secara komprehensif. 4K ini meliputi Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komuikasi Efektif.

Strategi pengendalian inflasi Jatim 4K ini penting agar inflasi daerah terjaga dalam sasaran target Nasional 2,5±1 persen pada 2025, serta dalam menghadapi tantangan seasonal hari besar keagamaan maupun struktural. 

"Maka harus ada Kerjasama Intra Provinsi (KIP) daerah surplus-defisit dan memperluas akses pasar melalui Kerjasama Antar Daerah (KAD) untuk menjaga kesejahteraan Produsen (Petani/Peternak/Nelayan)," kata Khofifah.

Strategi K1, lanjut Khofifah, meliputi Penguatan Etalase Pengendallan Inlasi Kabupaten/Kota (EPIK), intensifikasi pelaksanaan operasi pasar, dan koordinasi kebijakan administered prices.

Kemudian K2, untuk ketahanan pangan meliputi peningkatan produktivitas, pengembangan kawasan produksi, dan peningkatan infrastruktur irigasi. Sedangkan yang menyangkut kesejahteraan produsen meliputi penguatan kelembagaan petani, penguatan dukungan pembiayaan petani, dan penguatan SDM pertanian.

Untuk K3, meliputi penguatan Kerjasama Antar Daerah pada level pemerintah atau bisnis, penyediaan transportasi, serta Peningkatan kualitas infra produksi dan konekfivitas.

Sementara K4, mencangkup Penguatan Koordinasi Pusat-Daerah, peningkatan kualitas data, pengendalian ekspektasi inflasi, dan juga peningkatan kapasitas peluang inflasi.

"HLM ini kita lakukan terutama pada saat menjelang daya beli masyarakat yang cukup besar seperti lebaran," pungkasnya.