Inspektorat Klaim Belum Ada Penyelewangan APBD di Pemprov Jatim

28 Des 2021, 10:36 WIB

Ilustrasi anggaran (ladypinem.com)

Surabaya, IDN Times - Penyimpangan atau penyelewengan keuangan berpotensi besar terjadi selama pandemik COVID-19. Ditambah lagi dengan adanya bencana alam di beberapa wilayah yang dapat dimanfaatkan oknum pejabat pemerintah menghamburkan anggaran. Nah, hal ini pun menjadi perhatian Inspektorat Jawa Timur.

"Banyak yang melakukan penyelewengan dengan mengatasnamakan pandemik. Apalagi ada bencana alam, ini juga sangat rawan sekali penyimpangan," ujar Kepala Inspektorat Jawa Timur, Helmy Perdana Putra.

1. Pengadaan barang paling disorot

Ilustrasi membuat anggaran (pexels.com/Karolina Grabowska)

Helmy membeberkan bahwa ada instruksi dari pemerintah pusat untuk fokus mengatasi potensi tersebut. Hal yang paling disoroti yaitu pengadaan barang. "Biasanya pengaadaan barang yang dilakukan permainan harga, selain itu juga mengaku sebagai relawan. Makanya pusat menugaskan memeriksa maupun review," ujarnya.

2. Di Jatim diklaim belum ada penyelewengan

ilustrasi APBD (IDN Times/Aditya Pratama)

Terkait temuan penyelewangan keuangan atau anggaran di Jawa Timur, Helmy menegaskan bahwa belum ada. Sebab, sedari awal instruksi pemerintah pusat memerintahkan untuk mengawal agar tidak ada penyimpangan telah dijalankan. "Tugas Inspektorat pemeriksaan tidak boleh berhenti selama pandemik," tegas dia.

3. Lebih banyak periksa langsung ke lapangan

Ilustrasi penyelidikan. (Pixabay.com/geralt)

Lebih lanjut, Helmy menyampaikan, kalau pihaknya selama pandemik COVID-19 ini lebih banyak turun ke lapangan. Termasuk memeriksa hal-hal yang berpotensi terjadi penyelewengan. "Kami ini berbeda dengan OPD Pemprov lainnya. Kami tugasnya keluar daerah melakukan pemeriksaan," pungkasnya.