Usai Ditemui Ketua Dewan, Massa Aksi di Depan DPRD Jatim Bubarkan Diri
Surabaya, IDN Times - Massa aksi mahasiswa di DPRD Jawa Timur membubarkan diri usai ditemui Ketua DPRD Jatim, Musyafak dan menyepakati maklumat tuntutan, Selasa (10/11/2026). Dalam aksi tersebut mereka menuntut agar kebakaran hutan dan lahan (Karhuta) ditetapkan sebagai bencana nasional, mengembalikan TNI ke barak hingga meminta pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan makan bergizi gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Pantauan IDN Times massa ditemui oleh Musyafak dan Anggota Komisi D DPRD, Diana Sasa sekitar satu jam setelah melakukan orasi. Di hadapan mereka, massa pun menyampaikan aspiriasinya, salah sata meminta pemerintah menyelesaikan soal kebakaran hutan.
“Karhutla ini sudah terjadi empat bulan, namjn kami memandang pemerintah belum ada langkah kongkrit untuk menangani kasus tersebut,” ujar satu mahasiswa.
Sementara itu, Diana Sasa menyambut baik tuntutan mahasiswa. Ia menyampaikan bahwa salah satu isu yang dibawa massa yakni Karhutla juga telah menjadi perhatian banyak pihak, termasuk dunia internasional.
“Karhutla itu juga sudah menjadi perhatian rakyat, kalau pemerintah tidak segera membuat kebijakan pada penyelesaian ini, jangan berhenti untuk bicara,” kata dia.
Dalam aksi itu, massa membawa maklumat tuntutan. Mereka mendesak Ketua DPRD Jatim menandatangani malukmat itu, dengan konsekuensi harus melaksanakan semua tuntutannya. Bila tidak bisa dalam waktu tujuh hari, Ketua DPRD Jatim diminta untuk mundur.
Sementara itu, Musyafak menyepakati segala tuntutan massa. Dia pun menandatangj maklumat yang dibawa.
“Pokoknya seratus persen saya setuju (dengan tuntutan yang dibawa mahasiswa),” jelas Mayafak.
Adapun isi maklumat itu adalah sebegai berikut:
1. Evaluasi dan transparansi anggaran negara
2. Evaluasi makan bergizi gratis.
3. Mendesak pemerintah untuk melalukan penanganan secara serius menyeluruh dan berkelanjutan yang masih menjadi ancamam lingkungan dan kemanusiaan.
4. Mendesak pemerintah untuk mengambil langkah kongkrit mengatasi kenaikan harga bahan pokok yang berpotensi memperburuk kondisi ekonomi masyarakat.
Setelah menendatangani maklumat tersebut, Musyafak dan Sasa meninggalkan tempat. Mereka kemudian masuk kembali ke kantor DPRD. Tak lama, mahasiswa pun ikut memburbarkan diri.
