Demo Mahasiswa Ponorogo Memanas Gegara Ada ASN Tertawa
Ponorogo, IDN Times – Aksi unjuk rasa ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Kaum Muda Melawan di Kabupaten Ponorogo sempat diwarnai ketegangan. Seorang aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Sekretariat DPRD Ponorogo menjadi sorotan setelah terlihat tertawa saat mahasiswa menyampaikan aspirasi.
Peristiwa tersebut memicu kekecewaan massa aksi. Ketua DPRD Ponorogo, Dwi Agus Prayitno alias Kang Wie, mengaku menyayangkan sikap ASN tersebut dan meminta Sekretaris DPRD memberikan pembinaan.
Di sisi lain, DPRD juga menerima sejumlah tuntutan mahasiswa yang mencakup persoalan kebijakan fiskal, perpajakan, supremasi sipil, hingga evaluasi program pemerintah.
Table of Content
1. ASN tertawa saat mahasiswa berorasi, DPRD minta pembinaan
Unjuk rasa ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Kaum Muda Melawan di Kabupaten Ponorogo di depan kantor DPRD diwarnai ketegangan. (IDN Times/Riyanto) Salah satu momen yang menjadi sorotan dalam demonstrasi tersebut adalah sikap seorang ASN di lingkungan Sekretariat DPRD Ponorogo yang terlihat tertawa ketika mahasiswa menyampaikan aspirasi.
Kang Wie mengaku menyayangkan kejadian tersebut. Dia menjelaskan, saat peristiwa berlangsung, dirinya sedang bersama Kapolres Ponorogo dan sejumlah pimpinan daerah lainnya. Informasi mengenai kejadian itu baru diterimanya karena ASN bersangkutan berada di bagian lain gedung DPRD.
"Saya juga menyayangkan kejadian itu. Ketika teman-teman mahasiswa menyampaikan aspirasi, ternyata ada yang tertawa di atas sehingga terpantau oleh teman-teman mahasiswa. Kami meminta Pak Sekwan memberikan pembinaan dan pemahaman terkait sikap tersebut," jelasnya.
Kang Wie memastikan ASN tersebut telah menyampaikan permintaan maaf kepada mahasiswa. Permintaan maaf itu juga telah diterima massa aksi sehingga persoalan tersebut dinyatakan selesai.
2. Tuntutan mahasiswa dipilah untuk pusat dan daerah
Unjuk rasa ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Kaum Muda Melawan di Kabupaten Ponorogo di depan kantor DPRD diwarnai ketegangan. (IDN Times/Riyanto) Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan berbagai tuntutan terkait kebijakan fiskal, perpajakan, supremasi sipil, hingga evaluasi program pemerintah.
DPRD Ponorogo bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah, dan sejumlah pejabat pemerintah daerah telah menemui perwakilan mahasiswa untuk menerima aspirasi tersebut.
Kang Wie mengatakan, tuntutan mahasiswa akan dikelompokkan berdasarkan kewenangan pemerintah pusat dan daerah.
"Kalau kita pilah, ada dua hal. Ada yang mengarah pada kebijakan dan program pemerintah pusat, ada juga yang menjadi kebijakan pemerintah daerah. Tentunya, yang menjadi kewenangan daerah akan kita bicarakan dengan Plt Bupati untuk menyikapinya. Sedangkan yang menjadi urusan pemerintah pusat, akan kita teruskan," katanya.
Aspirasi yang menjadi kewenangan daerah akan dibahas bersama Plt Bupati Ponorogo. Sementara tuntutan terkait kebijakan pusat bakal diteruskan melalui pihak terkait.
3. Mahasiswa beri waktu sepekan untuk Plt Bupati
Unjuk rasa ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Kaum Muda Melawan di Kabupaten Ponorogo di depan kantor DPRD diwarnai ketegangan. (IDN Times/Riyanto) Meski telah ditemui pimpinan DPRD, mahasiswa masih menginginkan pertemuan langsung dengan Plt Bupati Ponorogo.
Mereka meminta waktu sekitar satu pekan ke depan agar Plt Bupati dapat menerima sekaligus memberikan tanggapan terhadap tuntutan yang disampaikan.
Dalam aksi tersebut, Plt Bupati tidak dapat hadir karena sedang menjalankan agenda di Surabaya, Jawa Timur.
Kang Wie berharap dinamika selama demonstrasi tidak mengganggu komunikasi antara mahasiswa dan pemerintah daerah. Menurutnya, penyampaian aspirasi merupakan bagian dari proses demokrasi yang harus dihormati.
Aksi Aliansi Kaum Muda Melawan akhirnya berakhir kondusif setelah perwakilan mahasiswa menyampaikan tuntutan dan mendapat respons dari pimpinan DPRD Ponorogo.
