Mahasiswa Ponorogo Suarakan Kritik Kebijakan Pajak hingga Supremasi Sipil
Ponogo IDN Times – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Kaum Muda Melawan menggelar aksi unjuk rasa di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Mereka menyoroti sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai perlu dievaluasi, mulai dari persoalan pajak, pengelolaan anggaran negara, hingga supremasi sipil.
Aksi yang diikuti mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Ponorogo tersebut digelar dengan membawa sejumlah tuntutan. Mahasiswa menilai masyarakat membutuhkan kepastian hidup di tengah kondisi ekonomi yang semakin sulit dan berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap membebani.
.Koordinator Lapangan Aliansi Kaum Muda Melawan, Ahmad Nizar Hariri Al Misbahi, mengatakan salah satu persoalan utama yang mereka soroti adalah kebijakan fiskal, khususnya perpajakan dan pengelolaan APBN.
"Yang utama lebih ke arah isu nasional. Rakyat hari ini mendapat kebingungan kepastian hidup, pajak yang tidak masuk akal. Tuntutan kami banyak di wilayah kebijakan fiskal untuk dievaluasi dan distabilkan ulang, pemborosan APBN, pengamanan supremasi sipil, supremasi hukum, serta menghapus militerisme di wilayah sipil," ujarnya.
Selain persoalan pajak dan anggaran negara, mahasiswa mendesak pemerintah menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional. Mereka juga meminta perusahaan maupun pejabat pemerintahan yang diduga terlibat dalam persoalan tersebut diusut tuntas.
Mahasiswa turut menuntut pelaksanaan UU Nomor 24 Tahun 2007 Bab VII, jaminan kebebasan berpendapat, pembebasan tahanan politik, serta penolakan terhadap RUU Penyiaran 2026.
Tuntutan lainnya mencakup evaluasi survei pendataan desil dan ketimpangan ekonomi masyarakat, transparansi program prioritas pemerintah, serta perbaikan komunikasi dan etika pejabat publik.
Nizar berharap pemerintah daerah turut mengawal berbagai aspirasi tersebut. Ia mengapresiasi pimpinan DPRD Ponorogo yang bersedia menerima mahasiswa untuk berdialog, meskipun Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Ponorogo tidak hadir dalam pertemuan itu.
Dalam aksi tersebut, suasana sempat memanas setelah seorang aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Sekretariat DPRD Ponorogo menjadi sorotan massa. ASN tersebut dinilai tertawa saat mahasiswa menyampaikan aspirasi.
Mahasiswa menganggap sikap tersebut tidak menghormati perjuangan mereka dalam menyuarakan persoalan masyarakat. Nizar menyebut perilaku itu tidak mencerminkan etika aparatur publik.
Di tengah penderitaan masyarakat, kami menyuarakan aspirasi, tetapi beliau justru cengengesan di depan. Itu seakan menghina gerakan teman-teman mahasiswa dan apa yang sedang kami perjuangkan," ungkapnya.
Ketegangan akhirnya mereda setelah ASN bersangkutan diminta memberikan klarifikasi dan menyampaikan permintaan maaf kepada mahasiswa.
Ketua DPRD Ponorogo, Dwi Agus Prayitno, mengaku menyayangkan kejadian tersebut. Ia telah meminta Sekretaris DPRD memberikan pembinaan kepada ASN bersangkutan agar lebih memahami etika dalam menerima penyampaian aspirasi masyarakat.
Menurut Dwi, ASN tersebut juga telah menyampaikan permintaan maaf dan permintaan itu diterima oleh massa aksi.
Terkait tuntutan mahasiswa, Dwi mengatakan DPRD menerima seluruh aspirasi yang disampaikan. Namun, tuntutan tersebut terbagi dalam dua kewenangan, yakni pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Aspirasi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah akan dibicarakan lebih lanjut bersama Plt Bupati Ponorogo. Sementara tuntutan terkait kebijakan nasional akan diteruskan kepada pemerintah pusat maupun pihak terkait.
Dwi menambahkan, mahasiswa meminta kesempatan bertemu langsung dengan Plt Bupati dalam waktu sekitar satu pekan ke depan. Mereka ingin membacakan tuntutan sekaligus mendapatkan tanggapan langsung dari kepala daerah.
Nizar menegaskan, aksi tersebut bukan menjadi gerakan terakhir Aliansi Kaum Muda Melawan. Mahasiswa berjanji akan terus mengawal tuntutan yang telah disampaikan.
"Hari ini hanya permulaan. Ini menjadi awal pergerakan dan perjuangan kami. Jika apa yang kami sampaikan hari ini tidak dituntaskan, kami akan datang lagi dengan gelombang yang lebih besar," tegasnya.
Aksi unjuk rasa berakhir kondusif setelah mahasiswa menyampaikan aspirasi dan mendapatkan tanggapan dari pimpinan DPRD Ponorogo.
