Ini Tuntutan Aksi Tolak RUU TNI di Alun-alun Kota Malang
Malang, IDN Times - Ratusan demonstran yang menamakan diri Aliansi Suara Rakdjat (Asuro) berkumpul di Alun-alun Kota Malang pada Kamis (20/3/2025) sore. Mereka menolak RUU TNI yang siang tadi disahkan oleh DPR RI menjadi UU TNI. Dalam aksi tersebut mereka menuntut agar militer ditarik mundur ke barak.
1. Tuntutan para aksi demonstran, minta reformasi militer bukan revisi undang-undang
Koordinator aksi, Rembo mengungkapkan jika dalam demo sore ini mereka berfokus pada penolakan pada RUU TNI yang kini terlanjur disahkan menjadi UU TNI oleh DPR RI. Menurutnya, tidak ada urgensi dalam RUU TNI, malah kesannya ini adalah usaha untuk mengembalikan Indonesia menuju Orde Baru.
"Sebenarnya TNI ini butuhnya reformasi, bukan revisi UU yang memperbesar kewenangannya. Kita bicara kasus di Papua, kita bicara kasus di Deli Serdang, dan kasus Kanjuruhan. Dengan disahkannya RUU TNI, alih-alih supremasi sipil, malah supremasi militer," terangnya.
2. Demonstran merasa Indonesia telah dikuasai oleh militer
Orator aksi, Jackson merasa jika disahkannya RUU TNI ini menunjukkan jika negara ini telah dikuasai oleh para militer. Pasalnya RUU TNI ini hanya melanggengkan kekuasaannya di negeri ini, tidak ada keuntungan yang akan didapatkan oleh masyarakat.
"Awalnya sudah banyak eks militer yang masuk parlemen, disusul dengan pengesahan RUU TNI yang ditentang saat Orde Baru tapi disahkan saat ini. Bagi kami ini bentuk konsep negara secara struktural yang mau dipraktekkan hari ini," tegasnya.
3. Para demonstran tidak mau Indonesia kembali ke masa Orde Baru
Jackson menyampaikan jika Indonesia memiliki masa lalu yang kelam saat berada di masa Orde Baru, ia tidak ingin Indonesia kembali ke masa-masa otoritarian tersebut. Oleh karena itu, mereka hari ini turun untuk menyarankan penolakan pada RUU TNI.
"Kita punya historis dengan Orde Baru yang kelam, jadi praktik-praktik ini lumayan meresahkan masyarakat. Termasuk adanya perampasan lahan terhadap masyarakat juga akan berhadapan dengan militer. Termasuk kasus Kanjuruhan di Malang juga akan berhadapan dengan militer. Suatu negara yang sistem pemerintahan dikuasai militer, jatuhnya akan otoriter, karena tangan besi. Kita memiliki pengalaman sejarah seperti itu," pungkasnya.
Ia merasa jika militer sudah sewenang-wenang sebelum adanya RUU TNI, menurutnya mereka akan lebih brutal sejak RUU TNI ini disahkan menjadi UU TNI. Menurutnya, pengesahan RUU TNI ini sudah berjalan secara terstruktur dan sistematis, sehingga bisa disahkan secara kilat.
