Dua TPS di Kota Malang Harus Lakukan Pemungutan Suara Ulang

Untuk kasus yang terjadi di TPS 09 Penanggungan adalah kesalahan administrasi pada pemilih yang masuk ke dalam DPTB. Hal itu seperti disampaikan oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Malang, Hamdan Akbar Safara. Ia menjelaskan bahwa untuk TPS 09 Bunulrejo, kesalahan yang terjadi adalah pada administrasi untuk pemilih kategori DPTB. 

"Di TPS 09 Bunulrejo terdapat 6 pemilih yang masuk DPTB. Namun mereka mendapat suara melebihi dari haknya. Empat pemilih seharusnya mendapat 2 surat suara tetapi malah mendapat 5 surat suara dan sudah tercoblos. Sementara satu pemilih seharusnya mendapat 2 surat suara malah mendapat 3 surat suara dan satu lainnya seharusnya hanya mendapat 4 surat suara tetapi diberi 5," jelasnya Sabtu (20/4/2019).

Sementara itu, kasus yang terjadi di TPS 14 Penanggungan terjadi pada administrasi pemilih yang masuk DPK. Ada 8 pemilih hanya menggunakan E-KTP yang tidak sesuai domisili melakukan pencoblosan dan melebihi haknya. Hamdan menambahkan bahwa seharusnya pemilih yang masuk DPK atau menggunakan E-KTP harus berbasis domisili namun mereka justru mendapatkan 5 surat suara. 

"Seharusnya penggunaan E-KTP harus berbasis domisili," tambahnya.

Selanjutnya, usai terjadi kekeliruan administrasi tersebut, dua TPS tersebut harus bersiap untuk melakukan pemungutan suara ulang. Menurut Hamdan, bukti kesalahan sudah diterima Bawaslu sehingga hanya tinggal menunggu surat rekomendasi untuk melakukan pemungutan suara ulang. 

"Paling lambat untuk surat rekomendasinya besok Minggu (21/4/2019)," tambahnya.

Meskipun harus melakukan pemungutan suara ulang, namun kasus yang terjadi pada dua TPS di Kota Malang itu bukan termasuk pelanggaran Pemilu. Pasalnya kesalahan yang terjadi hanya pada administrasi surat suara. 

"Ini hanya ketidaktelitian dan kecolongan dari KPPS. Ini akibat dari banyaknya warga yang melakukan pindah memilih," tandasnya.