Surabaya, IDN Times - Usai divonis 1 tahun penjara, politisi Partai Gerindra, Ahmad Dhani Prasetyo langsung mengajukan banding. Ia mengaku tidak terima dengan putusan majelis hakim dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Selasa (11/6).
"Kita kan uda banding, jadi langsung disampaikan dibanding," ujar Dhani usai sidang.
Pentolan grup band Dewa 19 ini menyebut kalau majelis hakim mengabaikan fakta persidangan. Ia merasa, ketetangan saksi ahli ITE dari pihaknya tidak diterima. Padahal saksi ahli, Teguh Afriadi ini termasuk pembuat UU ITE di Kemenkominfo.
"Ya ini adalah saksi ahli yang membuat UU ITE. ini adalah saksi ahli yang mengetahui isyarat hukumnya apa. Kemarin bersaksi pada majelesi hakim harus ada subjek hukum, sehingga tidak saling mereka-reka. Maka dari itu harus ada subjek hukum yang jelas," kata Dhani.
Lebih lanjut, Dhani menyebut saksi ahli dari pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU), Yakubus menyatakan kasus Dhani masuk ke pasal 315 tentang penghinaan ringan bukan pasal 27 ayat 3 UU ITE tentang pencemaran nama baik.
"Tadi dijelaskan dengan kuasa hukum kami," tambahnya.
Pengarang lagu "Hadapi dengan Senyuman" ini menambahkan, ada fakta yang disembunyikan. Ia menyebut, pelapor dirinya ke Polda Jatim dalam hal ini oknum Koalisi Elemen Bela NKRI ialah pelaku persekusi. Karena sempat mendemo dan menghadangnya saat akan menghadiri acara deklarasi #2019GantiPresiden, 26 Agustus 2018 lalu.
"Jadi tiga hal inilah yang menurut saya disembunyikan di fakta persidangan," ucap Dhani.
Senada dengan kliennya, kuasa hukum Dhani, Aldwin Rahardian menyayangkan keterangan saksi ahli tidak jadi pertimbangan. Ia menilai kasus ini tidak menuduhkan perbuatan.
"Yang pada substansinya harus menuduhkan perbuatan. Jadi tuduhan pasal 27 ayat 3 no 11 itu harus menuduhkan perbuatan," tandas Aldwin.