Surabaya, IDN Times - Aksi menolak pengesahan UU KPK, RKUHP dan RUU Pertanahan yang dilakukan mahasiswa Surabaya berlangsung singkat, Rabu (25/9). Para massa yang tiba sekitar pukul 11.00 WIB membubarkan diri sekitar 13.45 WIB.
Massa membubarkan diri secara tertib usai Ketua DPRD Jatim sementara Kusnadi melepas baju dan menegaskan secara pribadi satu visi dengan mereka.
Presiden BEM Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Cahya Nugraha mengaku aksi yang dilakukan para mahasiswa mewakili suara rakyat dan independen. Ia menyebut kalau rakyat dengan mahasiswa sevisi untuk menolak pembahasan beberapa pasal ngawur di Rancangan Undang-undang yang digodok DPR.
"Kami tadi sudah bilang bahwa mewakili seuara rakyat. Jeritan rakyat. Kami di sini independen. Karena ini bagian dari suara kami, yang kami rasakan di Surabaya," ujarnya.
Meski aksi yang dilakukan tidak lama seperti di Jakarta, Cahya menegaskan akan terus mengawal pernyataan Ketua DPRD Jatim sementara, Kusnadi. Ia menyampaikan, massa akan datang dengan jumlah lebih besar apabila Kusnadi mengingkari janjinya.
"Apa yang disampaikan oleh Ketua DPRD Jatim itu akan kami kawal terus. Kalau tidak diindahkan, kami akan kembali dengan jumlah massa yang besar. Karena perjuangan kami tidak ada habisnya," tegasnya.
Sebelumnya Kusnadi mengatakan, DPRD Jatim akan menyampaikan semua aspirasi mahasiswa. Pihaknya berjanji harapan masyarakat yang telah disematkan kepada dirinya akan dipegang penuh.
"Kami, DPRD Jatim mengikuti seluruh aspirasi masyarakat Jatim. Kalau masyarakat menolak, kami akan menolak," tegasnya.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini tidak bicara atas nama partainya. Ia mewakili masyarakat Jatim sebagai Ketua DPRD. Sayangnya, ia tidak mau secara tegas mengambil sikap menolak UU KPK, RKUHP dan RUU Pertanahan.
"Ini bukan otoritas saya. Apakah saya menolak atau menerima, ini aspirasi masyarakat Jatim," katanya.
"Kami bisa meneruskan apa yang jadi aspirasi masyarakat. Pada kesempatan ini bisa meneruskan aspirasi," tambah Kusnadi.
Tapi, secara pribadi ia menolak UU KPK dan beberapa pasal di RKUHP yang dianggap ngawur. "Kalau secara pribadi, Kusnadi, saya menolak," tandasnya.