Surabaya, IDN Times - Dana Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) tahap pertama dipastikan sudah cair oleh Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jawa Timur (Jatim), Wahid Wahyudi. Dana tersebut diperuntukkan untuk periode tiga bulan, Januari-Maret tahun ajaran 2020/2021.
"Dana BPOPP tersebut sudah masuk ke rekening masing-masing sekolah per tanggal 19 Januari 2021 lalu," ujarnya, Kamis (21/1/2021).
Besaran anggaran yang dicairkan untuk BPOPP di triwulan pertama 2021 ini sebesar Rp35.266.161.014. Dana itu telah dikirimkan ke 790 lembaga SMA/SMK dan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PK-PLK) negeri di Jatim. Sedangkan untuk swasta, sampai saat ini masih dalam proses.
"Kalau nanti sudah cair ini tidak akan disalurkan secara serentak, tapi bertahap sembari melihat lembaga (swasta) yang telah menuntaskan dokumen yang dibutuhkan," kata Wahid. Jatah dana swasta sendiri sebesar Rp518.051.820.000.
Kelengkapan dokumen, kata Wahid, sangat penting untuk pencairan dana BPOPP lembaga swasta. Yang harus dilengkapi meliputi pengajuan proposal, Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), rekomendasi penyaluran dana hibah BPOPP tahun 2021, Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan pakta integritas.
"Persyaratan itu diperlukan untuk pengajuan SK penetapan gubernur," ucapnya.
Lebih lanjut, pencairan BPOPP di awal triwulan tersebut merupakan hasil evaluasi yang dilakukan Dindik Jatim. Apabila mengacu pada tahun-tahun sebelumnya, pencairan di akhir triwulan dinilai mempersulit sekolah untuk mengelola biaya operasionalnya.
"Kalau cair di akhir triwulan, maka biaya harus dipinjami sekolah lebih dulu. Iya kalau punya uang tapi kalau tidak, ini kan kasihan. Hal itu justru meresahkan sekolah karena kekurangan. Pencairan di awal triwulan ini tentu sangat mendukung berjalannya pendidikan meskipun dilakukan secara daring," bebernya.
Mantan Kepala Dinas Perhubungan ini berharap alokasi BPOPP tahun ini tidak ada pengurangan. Sebab, dari APBD Jatim sendiri anggarannya baru dialokasikan untuk rnam bulan. Kekurangannya akan diusulkan kembali di perubahan anggaran.
"Saya berharap tidak ada pengurangan, karena jika ada pengurangan pasti ada keterpaksaan karena potensi APBD yang menurun. Seperti tahun lalu anggaran digunakan untuk penanganan COVID-19," pungkasnya.