Bupati Jember Dimakzulkan DPRD, Ini Tahapan Selanjutnya

Lantas bagaimana proses hukum yang harus ditempuh DPRD hingga bisa melengserkan Bupati Faida dari jabatannya?. Pakar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember, Adam Muhshi menjelaskan, sejauh ini belum ada implikasi hukum yang dirasakan Bupati Faida setelah rapat Paripurna HMP untuk pemakzulan.

"HMP itu pernyataan secara politik telah memakzulkan Bupati Jember, itu belum ada implikasi hukumnya. Karena harus ada pembuktian secara hukum apa yang dituduhkan DPRD Jember kepada Bupati Jember, artinya secara hukum apakah benar apa yang dituduhkan oleh DPRD tersebut," kata Adam, Kamis (23/7).

Proses selanjutnya, kata Adam, DPRD Jember harus menyerahkan berkas pembuktian dari HMP kepada Mahkamah Agung (MA). Proses putusan peradilan di MA kemudian akan berlanjut ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) bila secara hukum terbukti melanggar sesuai yang dituduhkan.

"Pembuktiannya, DPRD harus menyampaikan ke MA, kemudian diperiksa dan diputuskan, apakah Bupati Jember memang telah melakukan pelanggaran terhadap sumpah jabatannya, seperti yang dituduhkan," katanya.

Sementara itu, kata Adam, hasil putusan MA harus diberikan maksimal 30 hari sejak berkas pengajuan HMP untuk pemakzulan bupati diserahkan ke MA.

"Tahapan pemakzulan, HMP sudah lewat Paripurna, setelah itu apa yang dituduhkan DPRD harus dibuktikan secara hukum, maka itu diajukan ke Mahkamah Agung untuk dimintakan pendapat MA. Nah MA ini dalam waktu 30 hari sejak diajukan DPRD wajib memberikan putusannya," ujar dosen yang sedang menempuh gelar doktor di Universitas Airlangga tersebut.

Selanjutnya, setelah putusan MA keluar, DPRD harus mengajukan permohonan pemberhentian jabatan bupati berdasarkan putusan MA kepada Mendagri. Selanjutnya, menteri wajib memberhentikan Bupati Jember sesuai hasil putusan MA.

"Berlandaskan putusan MA maka menteri wajib memberhentikan Bupati Jember, kalau memang nanti dari MA menyatakan bahwa apa yang dituduhkan DPRD kepada bupati benar secara hukum," jelasnya.

Meski begitu, bila nantinya DPRD berhasil melengserkan Bupati Jember sesuai yang dituduhkan, Faida masih berhak untuk mencalonkan kembali menjadi kepala daerah pada pemilu 2020.

"Sejauh ini tidak ada larangan ketika misalnya telah dilengserkan atau dimakzulkan itu kemudian tidak boleh mencalonkan lagi. Itu harus dikembalikan lagi ke syarat syarat untuk mencalonkan kembali menjadi kepala daerah. Setahu saya tidak ada larangan, persyaratan 'tidak pernah dilengserkan sebagai kepala daerah'. Jadi secara hukum sah sah saja," jelasnya

Hanya saja, kata Adam, posisi Faida bisa lemah secara politik saat momen Pilkada. Masa jabatan Faida sendiri akan berlangsung hingga Februari Februari 2021. Sementara saat ini Faida telah lolos memperoleh syarat dukungan untuk mencalonkan diri di jalur mandiri atau independen.

"Cuma di sini kan, secara politik ketika seorang kepala daerah sudah dimakzulkan maka dia nilainya sudah turun dari kacamata masyarakat, secara politik. Mungkin itu yang kemudian melemahkan secara politik," ujarnya.

"Tapi secara hukum masih sah kalau ada partai yang mengusung atau misalnya lolos dari jalur independen, itu sah saja mencalonkan diri sebagai kepala daerah," tambahnya.

Sementara itu, pasca rapat Paripurna DPR Jember untuk HMP pemakzulan Bupati Jember yang berlangsung pada Rabu (22/7), berkas tuduhan masih dipersiapkan dan belum diserahkan ke MA. Adam mengatakan, tidak ada aturan batasan waktu berkas harus diserahkan ke MA pasca rapat Paripurna HMP.

"Tenggang waktu secara hukum tidak ada ketentuan mengatur itu. Pengajuan DPRD tidak waktu yang ditentukan," katanya.

Menurut Adam, upaya DPRD Jember untuk menggelar HMP pemakzulan terhadap bupati sejauh ini benar secara hukum.

"HMP merupakan tindak lanjut dari interpelasi hak angket yang telah dilakukan DPRD sebelumnya, jadi HMP bisa dilakukan ketika terjadi keadaan yang luar biasa yang dilakukan bupati, atau menindaklanjuti sebagai follow-up interpelasi hak angket. Dalam hal ini, secara substantif apa yang dilakukan DPRD benar secara hukum," paparnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi mengatakan, pihaknya tidak akan terburu-buru untuk mengajukan berkas pendapat hukum ke MA. Saat ini pihaknya sedang melibatkan sejumlah ahli untuk menyusun berkas-berkas tuduhan.

"Agar memudahkan proses pemeriksaan di MA nanti. Kami juga akan melibatkan sejumlah ahli dalam menyusun berkas-berkas," ujarnya.