Surabaya, IDN Times - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melarang masyarakat untuk menjual beras hasil bantuan yang diberikan oleh Pemerintah. Bila terbukti ada yang menjual pemerintah akan menghapus dari daftar penerima.
Seperti diketahui, sebanyak 184.313 Kelompok Penerima Manfaat (KPM) atau warga miskin di Kota Pahlawan telah menerima bantuan beras. Setiap KPM menerima total 30 kilogram beras sekaligus untuk jatah tiga bulan, di mana per bulannya warga mendapatkan 10 kilogram
Asisten Administrasi Umum (Asisten III) Pemkot Surabaya Anna Fajriatin mengatakan, pihaknya akan melalukan pengawasan ketat agar masyarakat tak menjual beras tersebut. Pengawasan dilakukan secara berjenjang melalui camat, lurah, RT/RW, hingga Karang Taruna di tingkat basis. Selain itu, pada kemasan sak beras Bulog telah tertera stempel khusus penanda bantuan pemerintah.
Anna menegaskan, meski sejauh ini belum ditemukan kasus penjualan beras bantuan di Surabaya. Langkah antisipasi tetap diberlakukan secara tegas.
“Jika ada penerima manfaat yang terbukti menjual beras bantuan ini, namanya akan langsung dicoret atau di-blacklist dari daftar penerima bantuan berikutnya," tegas Anna, Senin (24/8/2026).
Ia berharap bantuan beras berkesinambungan ini dapat secara nyata meringankan beban ekonomi warga kurang mampu, khususnya dalam memenuhi kebutuhan bahan pokok sehari-hari. “Tentunya kami berharap bantuan ini bisa meringankan beban warga yang membutuhkan,” tandasnya.
Sementara itu, Pimpinan Cabang Bulog Kantor Cabang (Kancab) Surabaya, Nur Fuad Indra Mitra, menegaskan bahwa Penyaluran Bantuan Pangan Komoditas Beras merupakan program strategis dari Pemerintah Pusat yang bertujuan langsung untuk menjaga ketahanan pangan dan menekan pengeluaran masyarakat rentan.
"Kami berharap program ini dapat meringankan beban kebutuhan pokok Bapak dan Ibu sekalian, sehingga potensi kerawanan pangan di tingkat keluarga dapat teratasi dengan baik," pungkasnya.