BEM SI Tekan Pemerintah Gunakan Tunjangan Pejabat untuk MBG
Malang, IDN Times - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai dipandang positif oleh masyarakat, tapi kini permasalahan muncul pada pembiayaannya yang dirasa luar biasa besar. Banyak alternatif solusi dana yang memunculkan pro-kontra, mulai dari dana CSR sampai zakat yang dinilai tidak etis. Di tengah-tengah perdebatan ini, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia (SI) Kerakyatan mengusulkan tunjangan pejabat dipotong untuk membiayai MBG.
1. Koordinator BEM SI Kerakyatan usulkan agar tunjangan pejabat dipotong untuk MBG
Koordinator BEM SI Kerakyatan, Satria Naufal mengusulkan pemotongan gaji tunjangan pejabat Kementerian dan anggota DPR RI diguna menjagi pembiayaan program MBG. Ia merasa anggaran APBN sebesar Rp71 triliun hanya cukup untuk membiayai program MBG selama 6 bulan. Sehingga, prospek jangka panjang setelah itu harus dipikirkan secara sistematis dan humanis.
"Saya rasa pemerintah perlu mempertimbangkan mekanisme pemotongan gaji tunjangan para pejabat Kementerian dan anggota DPR RI untuk pembiayaan Makan Bergizi Gratis. Rakyat butuh aksi nyata pengorbanan para pejabat negara dalam mendukung program ini, bukan hanya rakyat biasa yang dipalak dan didesak untuk mendukung," terangnya saat dikonfirmasi pada Selasa (21/1/2025).
Satria menolak jika anggaran MBG harus diambil dari pemotongan anggaran pendidikan dan sektor strategis lainnya. Permasalahan pemerataan pendidikan, jaminan kesehatan, dan kebutuhan primer lainnya tak boleh dikesampingkan hanya untuk makan siang saja.
2. BEM SI Kerakyatan tidak setuju APBD juga dipergunakan untuk MBG
Mahasiswa Universitas Brawijaya (UB) ini juga berpendapat bahwa meminta alokasi anggaran dari setiap pemerintah daerah juga tidak bijak dalam membangun visi Indonesia yang berkeadilan disetiap sudut daerah. Menurutnya setiap daerah memiliki prioritas lain yang lebih urgent, dan APBD setiap daerah juga terbatas.
"Tidak semua daerah memiliki APDB yang besar dan proporsional, hanya beberapa daerah yang memiliki PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang besar saja. Selain itu, kebutuhan pembangunan daerah juga harus menjadi prioritas. Bayangkan, berapa banyak lagi jalan rusak, bangunan mangkrak, anak putus sekolah di daerah hanya karena APBD nya dialokasikan satu program ini saja," tegasnya.
3. BEM SI Kerakyatan ingin program MBG juga mendapatkan evaluasi
Lebih lanjut, Satria juga mengatakan bahwa evaluasi pada aspek teknis juga perlu diperhatikan dalam pelaksanaan MBG. Jangan sampai alokasi APBN sekian puluh triliun tidak tepat sasaran.
"perlu ada evaluasi pada aspek non-teknis yakni alokasi dana, pemerintah Prabowo juga harus mengevaluasi teknis secara intensif program MBG ini, banyak aduan dan laporan dari masyarakat yang mungkin sepele tapi bermakna dalam memberikan feedback bagi pemerintah. Bukan justru diancam hingga direpresi jika ada aduan," pungkasnya.
