Bawaslu Kota Malang Peringatkan Paslon 1 untuk Tak Bagi Sembako Murah

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kota Malang, Hamdan Akbar Safara mengatakan jika saat kampanye Paslon WALI membagikan sembako seharga Rp1.000. Menurutnya, kegiatan ini tidak wajar karena harga sembako tersebut jauh di bawah harga pasaran.

"Informasi yang kami dapat tebus murahnya Rp1.000 dan ini disparitasnya jauh sekali, tidak memenuhi nilai kewajaran. Bisa dicek kepada yang biasa melaksanakan tebus murah, seperti Bulog, Dinas Koperasi dan Perdagangan," terangnya saat dikonfirmasi pada Sabtu (5/10/2024).

Ketika disinggung terkait apakah ada sanksi pada paslon WALI, Hamdan mengatakan jika mereka hanya memberikan imbauan yang tertuang dalam surat Nomor 361/PM.00.02/K.JI-34/10/2024 yang terbit pada 3 Oktober 2024 dan ditandatangani oleh Ketua Bawaslu Kota Malang, Mochamad Arifudin.

Imbauan ini dari pencermatan dan kajian mengenai metode kampanye yang telah maupun akan dilakukan berdasarkan surat dari Tim Pemenangan WALI Nomor KPMM-WA/XI-024/KT.MLG/2024 tanggal 2 Oktober 2024. Bawaslu menegaskan tidak ada perundang-undangan yang mengatur kegiatan kampanye dengan bentuk Tebus Murah Sembako.

"Berdasarkan PKPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota menjelaskan bahwa metode kampanye ada 7. Di antaranya pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, iklan di media massa cetak dan elektronik, dan atau kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dari ketentuan peraturan perundang-undangan," jelasnya.

Meskipun sanksi yang dijatuhkan hanya berupa imbauan, Hamdan berharap Paslon WALI mematuhi himbauan ini. Mereka bisa saja memberikan sanksi lebih berat jika tidak diindahkan.

"Kami akan koordinasi dengan teman-teman penegak hukum dikoordinasikan penanggung jawabnya. Kampanye tetap jalan, tapi tebus murahnya yang tidak wajar nilainya jangan dilakukan," pungkasnya.