TKD ke Jatim Rp63,45 Triliun, Dana Alokasi Khusus Fisik Turun 81 Persen
- Aliran TKD dari APBN ke Jawa Timur mencapai Rp63,45 triliun atau 77,21% dari pagu Rp82,19 triliun.
- Dana Bagi Hasil (DBH) tumbuh 24,30%, Dana Alokasi Umum (DAU) naik 0,98%, tetapi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik turun 81,76%.
- Total belanja APBN di Jawa Timur mencapai Rp92,09 triliun dengan dukungan terbesar untuk belanja daerah. Optimalisasi TKD penting untuk pelayanan dasar di daerah.
Surabaya, IDN Times - Aliran Transfer ke Daerah (TKD) dari APBN ke Jawa Timur menunjukkan tren pertumbuhan sampai triwulan III 2025, meskipun beberapa komponennya mengalami penurunan. DIrektorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Jawa Timur mencatat TKD yang telah disalurkan pemerintah pusat mencapai Rp63,45 triliun atau 77,21 persen dari pagu Rp82,19 triliun.
Kepala Kanwil DJPB Kementerian Keuangan Jatim, Dudung Rudi Hendratna, menjelaskan bahwa secara keseluruhan TKD tumbuh tipis 0,38 persen (yoy). Namun komposisi pertumbuhannya tidak merata, di mana sebagian pos naik signifikan sementara sebagian lainnya turun tajam. “Realisasi TKD sampai September 2025 mencapai Rp63,45 triliun. Secara umum TKD tumbuh 0,38 persen dibanding tahun lalu,” ujar Dudung dalam acara Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di Surabaya, Selasa (18/11/2025).
Salah satu komponen yang tumbuh paling menonjol adalah Dana Bagi Hasil (DBH). Realisasi DBH mencapai Rp9,02 triliun, melonjak 24,30 persen (yoy). Kenaikan ini dipengaruhi pergerakan harga minyak dunia yang mendorong peningkatan DBH Minyak Bumi.
Sementara itu, Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan komponen terbesar TKD, juga naik meski tipis, yakni 0,98 persen, dengan realisasi Rp34,46 triliun. Namun tidak semua komponen TKD meningkat. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik justru mengalami kontraksi sangat dalam, turun 81,76 persen (yoy) dengan realisasi hanya Rp281,61 miliar. Insentif Fiskal juga turun 37,87 persen.
Lebih lanjut, Dana Desa yang disalurkan ke kabupaten/kota di Jatim turut mengalami penurunan, terealisasi Rp6,95 triliun atau turun 9,44 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.
“Beberapa komponen mengalami tekanan, seperti DAK Fisik dan Insentif Fiskal. Sementara DBH tumbuh cukup impresif,” jelas Dudung.
Dari sisi total belanja APBN di Jawa Timur, pemerintah pusat telah mengucurkan Rp92,09 triliun, terdiri dari Belanja K/L sebesar Rp28,64 triliun dan TKD Rp63,45 triliun. Artinya, dukungan APBN terhadap APBD Jatim dan seluruh pemda masih menjadi penyangga utama belanja daerah, di tengah tekanan pendapatan provinsi yang menurun.
Dudung menambahkan bahwa optimalisasi TKD menjadi penting untuk menjaga pelayanan dasar di daerah, terutama pada sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur yang saat ini masih menunjukkan penyerapan moderat.
Ia menegaskan bahwa pemerintah pusat terus memantau penyaluran TKD agar berjalan efektif, sekaligus mendorong daerah mempercepat realisasi program prioritas agar manfaat fiskal dapat dirasakan masyarakat. “APBN hadir untuk mendukung fungsi layanan publik dan menjaga daya ungkit ekonomi daerah. Kami berharap daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan TKD,” pungkasnya.
