9 Tuntutan Aksi Indonesia Gelap di Surabaya Hari Ini
Surabaya, IDN Times - Arek Suroboyo menggelar aksi demonstrasi bertajuk "Indonesia Gelap" di depan gedung DPRD Jatim, Surabaya. Terdapat 4 poin utama dengan 9 tuntutan yang disampaikan oleh demonstran, yakni Sahkan UUD pro rakyat, tolak UU anti rakyat, evaluasi kebijakan yang merugikan rakyat, dan batalkan kebijakan yang membahayakan demokrasi.
"Tuntutan kami sahkan undangan pro rakyat, perlindungan pekerja rumah tangga, peraampasan aset, uud tanah adat. Dan yang ke-2 batalkan uud yg tidak pro rakyat seperti revisi UU minerba. juga UU TNI, Polri yang melemahkan demokrasi. Kami juga minta pemangkasan anggaran pendidikan kesehatan dan pembangunan yang dialihkan ke program2 yang tidak pro rakyat dibatalkan," ujar Koordinator Aksi, Thanthowy Syamsuddin.
Berikut adalah daftar 9 tuntutan yang disampaikan:
Isi tuntutan
1. RUU Masyarakat Adat
Mendesak pengesahan RUU Masyarakat Adat untuk melindungi hak-hak masyarakat adat atas tanah, sumber daya alam, dan budaya mereka dari ancaman eksploitasi dan perampasan.
2. RUU Perampasan Aset
Mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset untuk memperkuat pemberantasan korupsi dengan memastikan aset hasil kejahatan dapat disita dan dikembalikan ke negara.
3. RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT)
Menuntut perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga yang rentan terhadap eksploitasi, kekerasan, dan ketidakadilan dalam upah serta kondisi kerja.
4. Revisi RUU TNI & Polri
Menolak perluasan kewenangan TNI dan Polri dalam urusan sipil yang dapat mengancam demokrasi dan supremasi hukum.
5. Revisi UU Minerba & Kejaksaan
Menuntut revisi UU Minerba agar lebih berpihak kepada rakyat dan lingkungan serta memastikan independensi kejaksaan dalam menangani kasus-kasus hukum.
6. Efisiensi Anggaran & Kabinet Gemuk
Mengkritik pemangkasan anggaran pendidikan dan infrastruktur yang tidak seimbang dengan pembentukan kabinet yang semakin besar.
7. Pelaksanaan Program Makan Siang Gratis
Meminta transparansi dalam implementasi program makan siang gratis agar berjalan efektif dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan tertentu.
8. Multifungsi TNI & Polri
Menolak peran TNI dan Polri dalam sektor ekonomi dan sosial yang dapat menyebabkan penyalahgunaan wewenang dan mempersempit ruang sipil.
9. Inpres No. 1/2025, APBN untuk IKN, MBG, dan Danantara
Menuntut transparansi dalam penggunaan APBN untuk proyek besar seperti IKN, Makan Bergizi Gratis (MBG), dan Danantara agar benar-benar bermanfaat bagi masyarakat luas.
