43 Ribu Lebih Kecelakaan Kerja Terjadi di Jatim, Pemprov Perkuat K3

Surabaya, IDN Times – Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di tengah masih tingginya angka kecelakaan kerja. Sepanjang 2025, tercatat sebanyak 43.824 kasus kecelakaan kerja di Jawa Timur berdasarkan data klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Jatim.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Timur, Sigit Priyanto, mengatakan bahwa secara umum Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang paling aktif dan berkomitmen dalam membangun budaya K3. Hal ini tercermin dari konsistensi pemberian penghargaan kepada bupati/wali kota serta ratusan perusahaan yang berhasil mencapai nihil kecelakaan kerja atau Zero Accident setiap tahunnya.

“Secara sistem dan budaya, penerapan K3 di Jawa Timur sudah cukup baik. Namun kami tidak menutup mata, tantangan terbesar kita saat ini adalah menekan angka kecelakaan kerja yang masih cukup tinggi,” ujar Sigit dalam rangka Bulan K3 Nasional 2026.

Ia menyebut, Jawa Timur bahkan berhasil meraih predikat Pembina K3 Terbaik Nasional selama lima tahun berturut-turut. Pada tahun 2026, Pemprov Jatim memberikan penghargaan kepada 354 perusahaan peraih Zero Accident, 154 perusahaan penerap SMK3, 104 perusahaan dengan program P2 HIV/AIDS, serta 96 perusahaan dengan program P2 Tuberkulosis. Jumlah penerima penghargaan tersebut cenderung meningkat dari tahun ke tahun.

Meski demikian, data BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan angka kecelakaan kerja di Jawa Timur masih fluktuatif. Pada 2021 tercatat 38.371 kasus, meningkat menjadi 47.559 kasus pada 2022, lalu 56.483 kasus pada 2023 dan 57.605 kasus pada 2024. Pada 2025, jumlah kasus menurun menjadi 43.824 kasus, namun angka tersebut dinilai masih membutuhkan perhatian serius.

Besarnya jumlah perusahaan di Jawa Timur turut menjadi tantangan dalam pengawasan K3. Berdasarkan data Wajib Lapor Ketenagakerjaan tahun 2026, tercatat sebanyak 401.963 perusahaan di Jawa Timur, yang mayoritas merupakan usaha mikro sebanyak 385.009 perusahaan. Sisanya terdiri dari 7.001 perusahaan kecil, 6.842 perusahaan menengah, dan 3.111 perusahaan besar.

Untuk menekan risiko kecelakaan kerja, Disnakertrans Jatim terus melakukan berbagai upaya strategis, mulai dari digitalisasi layanan K3 melalui aplikasi SIMPEL K3 dan sistem Jatim Online Single Submission (JOSS), penguatan layanan pengujian lingkungan kerja dan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja, hingga pengawasan ketenagakerjaan secara terpadu dan menyeluruh, terutama pada perusahaan berisiko tinggi.

Selain itu, Disnakertrans Jatim juga menggencarkan edukasi dan sosialisasi K3 melalui pelatihan Ahli K3 Umum, petugas P3K, serta kolaborasi pengawasan dengan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Peringatan Bulan K3 Nasional yang berlangsung setiap 12 Januari hingga 12 Februari dimanfaatkan sebagai momentum memperkuat kesadaran bahwa K3 bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan investasi jangka panjang untuk melindungi pekerja dan menjaga keberlangsungan usaha.

“Pelaksanaan K3 bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab semua pihak. Jika budaya K3 benar-benar diterapkan, tujuan menuju nihil kecelakaan kerja dan peningkatan produktivitas bisa terwujud,” pungkas Sigit.