Surabaya, IDN Times - Warga dua Kecamatan di Kota Surabaya, yakni Sukolilo dan Bulak menyatakan menolak reklamasi Proyek Strategi Nasional Surabaya Waterfront Land (PSN SWL). Penolakan tersebut mereka sampaikan saat perusahaan operator PSN SWL, PT Granting melakukan sosialisasi dan konsultasi publik Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) di dua kecamatan tersebut, Selasa (3/9/2024).
Peserta aksi yang juga Pengurus Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Jawa Timur, Ali Yusa mengatakan, konsultasi publik dan sosialisasi AMDAL tak memiliki berita acara yang jelas. Ketika tak memiliki berita acara, maka konsultasi AMDAL dapat dinyatakan gagal.
"Menyatakan menolak dan tidak ada berita acara, ketika tidak ada berita acara maka ini gagal. Ketika gagal maka AMDAL tidak akan pernah ada. Konsultasi ditingkat provinsi juga tidak pernah ada," ujar Ali Yusa.
Penolakan tersebut juga tak sesuai dasar hukum, baik peraturan menteri (Permen) maupun peraturan daerah (Perda) di tingkat provinsi dan kota. Dasar hukum hanya mengacu pada peraturan presiden terkait dengan PSN.
"Saya pikir, presiden Jokowi harus segera mencabut perpres tentang pembangunan empat pulau reklamasi di Surabaya," katanya.
Menurutnya pembangunan reklamasi empat pulau di Surabaya menjatuhkan empat nilai utama, yakni ecoligical system, social manage system, dan total economi value.
"Total economi value ini luar biasa. Saya ambil satu nilai, nilai rekreasi, nilai rekrasi di surabaya memcapai angka sekitar Rp2-3 triliun. Ini akan terambil pelaksaan kegiatan ini," jelasnya.
Sementara itu, Juru Bicara PT Granting Jaya, Agung Pramono mengatakan, proyek tersebut sejak awal memang menuai pro dan kontra. Meski demikian, sebagai penggagas, PT Granting akan tetap menjalankan mekanisme dan prosedur yang sudah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
"Dan hari ini pada tahapan untuk pengurusan AMDAL. Langkah pertama AMDAL tadi adalah sosialisasi. Nah sosialisasi tadi kita lakukan untuk seluruh wilayah pesisir ini ada 4 kecamatan. Ini baru kecamatan Sukolilo dan siang ini Kecamatan Bulak," kata dia.
Bila ada prespektif masyarakat yang berbeda dengan PT Granting, pihaknya akan menyikapi dengan bijak. Sikap pengembang dan pengelola juga akan mempelajari dan meningkatkan komunikasi dengan pihak-pihak yang belum memahami proyek ini.
"Mungkin ada penerimaan yang bias karena memang untuk penjelasan ini butuh satu momen bukan yang kondisi yang panas seperti tadi. Tapi perlu yang lebih soft. Dan itu mangkanya kita lakukan terus menerus (pendekatan)," tuturnya.
Agung menyebut, pihaknya tetap melaksanakan kewajiban sesuai prosedur. Setelah selesai mengurus perizinan wilayah laut, kini proses AMDAL untuk reklamasi.
"Setiap perizinan pasti ada kajian-kajian akademis yang harus kami lakukan. Reklamasi pasti, AMDAL pasti dan nanti masih banyak lagi," pungkas dia.
Diketahui proyek ini mereklamasi lahan seluas 1.084 hektare di sisi timur Surabaya yang nilai investasnya mencapai Rp72 triliun. Reklamasi berbentuk empat pulau dengan PT Granting sebagai operator.
Rencana reklamasi ini mencakup empat blok. Pertama yakni Blok A, blok A memiliki luas 84 hektar yang akan menjadi pusat pariwisata dan hunian. Di dalamny lengkap dengan perkantoran, hotel, ruko, dan kawasan rekreasi. Blok ini juga memiliki area konservasi mangrove.
Kedua Blok B, wilayah tersebut memiliki luas 120 hektare akan digunakan untuk zona perikanan, pelabuhan perikanan modern, pasar ikan segar, cold storage, pusat lelang perikanan, fasilitas pemeliharaan kapal, pusat perbelanjaan, industri olahan hasil laut, UMKM hasil laut, balai latihan perikanan, pusat pembibitan. Bahkan, di blok tersebut juga akan ada perumahan nelayan modern.
Ketiga Blok C, wilayah ini memiliki luas 260 hektare. Area tersebut akan menjadi zona kemaritiman, menampung kompleks marina, museum maritim nasional, convention center, hotel, dermaga, pusat pengembangan ilmu pengetahuan kemaritiman, perguruan tinggi aspek kemaritiman, ruko, area komersial, villa estate, apartemen, dan kompleks pendidikan umum.
Dan yang terakhir Blok D, wilayah tersebut memiliki luas 620 hektare akan menjadi pusat hiburan dan bisnis, dengan hall pertunjukan, hotel, apartemen,kompleks ruko, SWL Square, pasar produk ekonomi kreatif, dan industri zero emission yang ramah lingkungan.