Yayasan Museum Omah Munir Layangkan Somasi ke Pemkot Batu
Perwakilan YLBHI Pos Malang, Daniel Siagian. (IDN Times/Rizal Adhi Pratama)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Malang, IDN Times - Yayasan Museum Omah Munir diwakili oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Pos Malang melayangkan somasi kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Batu pada Selasa (06/06/2023). Mereka melayangkan somasi karena ketidakjelasan terkait pengelolaan Museum HAM Omah Munir di Jalan Bukit Berbunga Nomor 2, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Batu, Kota Batu.
Diketahui, Yayasan Museum Omah Munir telah melakukan perjanjian kerjasama pada tanggal 10 Desember 2018 dan 28 November 2022. Perjanjian ini terkait pembangunan dan pengelolaan Museum HAM Omah Munir Kota Batu. Akan tetapi, Yayasan Museum Omah Munir menemukan kendala tidak adanya jaminan kepastian dari Pemerintah Kota (Pemkot) Batu dalam hal ini Dinas Pariwisata (Disparta) Kota Batu terhadap peresmian ataupun pengelolaan Museum HAM Omah Munir Kota Batu.
1. Bangun Museum HAM Omah Munir sudah jadi, tapi tak kunjung dilakukan peresmian
Perwakilan YLBHI Pos Malang, Daniel Siagian. (IDN Times/Rizal Adhi Pratama)Perwakilan YLBHI Pos Malang, Daniel Siagian mengungkapkan jika bangunan Museum HAM Omah Munir sudah selesai dibangun sejak setahun lalu, tapi tidak segera dilakukan launching atau pembukaan oleh Disparta Kota Batu. Padahal museum ini adalah agenda pemerintah daerah dalam upaya memajukan dan mengembangkan Hak Asasi Manusia (HAM). Serta menghormati jasa-jasa Musir Said Thalib sebagai pejuang HAM nasional yang sampai saat ini kasusnya masih berjalan.
"Hari ini melalui lampiran yang kita sampaikan baik dari PKS (Perjanjian Kerja Sama) dan MOU (Memorandum of Understanding) pada 28 November 2022 kami menyampaikan kesepakatan bersama pada 10 Desember 2018. Mengenai kerjasama pengelolaan Museum HAM Munir Kota Batu dari Pemerintah Kota Batu dan Yayasan Museum Omah Munir," terangnya saat mendatangi Gedung A Lantai 5 Balai Kota Among Tani Jalan Panglima Sudirman Nomor 507, Pesanggrahan, Kota Batu.
Daniel mengungkapkan jika bangunan Museum HAM Omah Munir sudah satu tahun mangkrak, tapi belum ada kepastian dari Pemerintah Kota Batu. Ia menjelaskan jika sebenarnya ada komunikasi antara pihak Yayasan Museum Omah Munir dengan Pemkot Batu baik fomal maupun informal, terutama dengan Arief As Siddiq sebagai kepala Dinas Pariwisata Kota Batu.
"Tapi yang kita garis bawahi adalah koordinasi dari 18 Januari 2023, 9 Februari 2023, dan 15 Februari 2023. Yang intinya Pemerintah Kota Batu masih memiliki kendala dalam hal pendanaan. Padahal dalam pendanaan ini harus jelas tranparansi dan keterbukaan informasi publik mengenai kepastian pelaksana Museum HAM Omah Munir," tegasnya.
Baca Juga: Komnas HAM Surati Kejagung Mulai Penyidikan Kasus Munir
2. Yayasan Museum Omah Munir melihat adanya ketidakseriusan dari Pemkot Kota Batu dalam realisasi Museum HAM Omah Munir
Pejuang HAM Nasional, Munir Said Thalib. (Dok Yayasan Museum HAM Omah Munir)Melihat hal ini, Daniel melihat adanya ketidakseriusan dari Pemkot Batu utamanya Dinas Pariwisata Kota Batu dalam merealisasikan Museum HAM pertama di Kota Batu ini. Padahal menurutnya kerjasama ini sudah sesuai Permendagri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama oleh Pemerintah Daerah.
"Kami mendesak Pemerintah Kota Batu untuk memberikan keterbukaan informasi publik terkait kepastian kegiatan Museum HAM Munir Kota Batu. Padahal bangunannya sudah ada, tapi tidak pergunakan semestinya," paparnya.
Daniel melihat justru ada pengadaan barang yang tidak dikoordinasikan dengan Yayasan Museum Omah Munir. Mangkraknya pembangunan justru dijadikan lokasi menyimpan sarana atau prasarana yang tidak sesuai diperuntukkan museum seperti alat musik gending dan alat-alat musik tradisional lainnya.
"Tidak ada jaminan kepastian dari Dinas Pariwisata terkait penyelesaian perencanaan kegiatan dan pengelolaan Museum HAM Omah Munir Kota Batu. Jadi komunikasinya intens, tapi belum ada kepastian dari Pemerintah Kota Batu," ujarnya.
3. Respon PJ Wali Kota Batu terkait somasi yang dilayangkan Yayasan Museum Omah Munir
Penjabat Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai. (IDN Times/Rizal Adhi Pratama)PJ Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai mengaku legowo jika Pemkot Batu mendapatkan somasi dari Yayasan Museum Omah Munir. Mereka menegaskan akan mengikuti aturan yang berlaku setelah somasi tersebut. Aries tidak ingin mengambil langkah yang keliru dalam masalah ini.
Aries beralas jika masih banyak tahapan yang harus dilakukan untuk meresmikan Museum HAM Omah Munir. Sehingga launching tidak bisa segera dilakukan. Ia meminta semua pihak bersabar karena proses peresmian Museum HAM Omah Munir tengah diupayakan.
"Ada mekanisme anggaran dari pemerintah yang yang tidak mudah kalau tidak dipahami seksama oleh aturan yang berlaku. Selain itu ada beberapa kelengkapan yang haris dipenuhi. Kami tidak ingin salah mengambil langkah," jawabnya.
Baca Juga: KASUM: Bjorka Ungkap Pembunuh Munir, BIN Harus Bantu Tim Ad Hoc
