Banyuwangi, IDN Times - Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas meminta para legislator desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk ikut serta memantau kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS. Bila ditemukan praktek Pungutan Liar (Pungli) Anas meminta agar segera melaporkan.
"Saya juga meminta BPD juga saya minta ikut mengawasi kinerja ASN. Jika melihat ada penyelewengan, segeralah melapor kepada kami. Saya ingin masyarakat terlayani dengan baik, jangan sampai pungutan liar, izin yang dipersulit, dan sejenisnya. Laporkan kami bila terjadi," ujar Anas saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Optimalisasi dan Fungsi BPD di Banyuwangi, Rabu (31/10). 

1. BPD juga diminta tingkatkan pengawasan dana desa.

IDN Times/Humas Pemkab Bamyuwangi

Bimtek BPD diikuti 282 peserta yang terdiri dari ketua dan sekretaris BPD se-Banyuwangi.   
Apalagi sebagaimana fungsinya, BPD punya bagian penting dalam pemerintahan desa. BPD berfungsi sebagai kanal penyaluran aspirasi warga desa.
Anas berharap, BPD bisa meningkatkan fungsi pengawasan terkait prioritas pemanfaatan dana desa. 
"Dana desa yang digulirkan pemerintah tidak sedikit, BPD harus sinergi dengan pemerintah desa untuk prioritas penggunaannya dalam membangun desa," jelasnya. 

2. BPD jadi perwakilan aspirasi desaBimtek BPD digelar untuk

IDN Times/Humas Pemkab Bamyuwangi

Bimtek BPD digelar untuk meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), seperti kemampuan untuk menetapkan skala prioritas pembangunan. Sebab, Anas menjadikan desa sebagai kunci utama pembangunan suatu daerah. 
Dari ratusan aspirasi yang masuk, katanya, BPD harus bisa memberikan pertimbangan kepada kepala desa mana yang harus didahulukan dibangun menyesuaikan dengan anggaran yang ada.
“Jadi leader harus punya skala prioritas. Harus berani mengambil keputusan prioritas dan mampu menciptakan inovasi. Ini yang saya lakukan sebagai Bupati, dan ini ingin saya tularkan kepada Bapak-Ibu sebagai perwakilan masyarakat desa. Saat Bapak-Ibu mendengar beragam aspirasi dari bawah, tampung dan segera tentukan skala prioritasnya,” paparnya.

Baca Juga: Ratusan Generasi Milenial Belajar Masa Depan Pariwisata di Banyuwangi

3. BPD diharapkan bisa membantu program entas kemiskinan

IDN Times/Humas Pemkab Bamyuwangi

Dalam kesempatan tersebut, Anas meminta BPD juga mengawal dan mensukseskan program pengentasan kemiskinan. Beberapa program seperti Rantang Kasih, pemberian makanan bernutrisi kepada warga miskin sebatangkara, kemudian program Daerah Angkat Anak Muda Putus Sekolah (Garda Ampuh) dan program Bedah Rumah yang membantu warga  miskin tinggal di rumah tidak layak huni.
“Khusus untuk warga miskin, saya mewanti-wanti jangan sampai penanganannya telat. Saya imbau agar masyarakat, termasuk anggota BPD lebih peka melihat tetangga di lingkungan sekitar. Jika ada yang butuh pertolongan, segeralah melapor agar segera bisa ditangani,” katanya.
Bimtek dilaksanakan selama dua hari, Rabu – Kamis (31 Oktober – 1 November) di Hall Mirah Hotel, menghadirkan sejumlah narasumber. Selain Anas sendiri, hadir Kepala Seksi Pendampingan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Jatim Imam Chotib, Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Jatim Edy Kuncahyo, dan perwakilan komisi I DPRD Banyuwangi, Vicky Septalinda.
Saat ini, terdapat 1.700 anggota BPD dari 189 desa se-Kabupaten Banyuwangi. Secara bergantian, mereka akan mengikuti bimtek yang dijadwalkan secara bergelombang pada tahun 2018 dan 2019.

Baca Juga: Azwar Anas: Gelar Festival adalah Cara Banyuwangi Muliakan Warganya