Malang, IDN Times - Aremania tidak dilibatkan dalam Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) yang dibentuk oleh Pemerintah. Aremania pun akhirnya membentuk tim pencari fakta (TPF) sendiri.

Dalam pembentukan tim itu, Aremania bekerja bersama Federasi Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS). Mereka akan fokus pada potensi pelanggaran HAM dalam peristiwa Kanjuruhan.

Andy Irfan selaku Sekjen KontraS mengatakan, sejak awal dirinya telah menerima fakta bahwa peristiwa tersebut terjadi karena kekerasan berlebihan dari aparat keamanan. Ia akan mencari bukti, apakah kekerasan tersebut dalam bentuk kelalaian atau dilakukan secara terstruktur.

"Itu yang sedang kita cari, tanpa mengurangi apresiasi dari polisi yang telah menetapkan tersangka, menetapkan ini bagian dari tindak pidana pasal 359 dan 360, soal kelalaian," ujar Andy, Kamis (6/10/2022).

Menurutnya, peristiwa ini bukan hanya tindak pidana biasa. Dalam peristiwa ini, negara harus hadir untuk memenuhi hak-hak pada korban.

"Untuk korban perempuan misalnya, itu harusnya jadi concern Komnas Perempuan, sampai sekarang kami belum melihat perhatian mereka di isu ini. Ada banyak anak mengalami trauma, kita punya lembaga anak, perlindungan ibu dan anak, mereka belum datang ke sini," ungkapnya.

Andy melanjutkan, hasil temuan dari TPF akan disampaikan kepada negara. Sehingga negara bisa mengambil sikap, terutama soal pemenuhan hak-hak asasi para korban.

"Jadi bukan hanya penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga pemenuhan terhadap hak korban," kata dia.

Ia mendorong pemerintnah lebih terbuka dalam penggalian dan penyampaian data korban. Sebab, hingga saat ini, data yang disampaikan pemerintah masih belum tuntas.

"Data belum clear apakah itu autentik atau tidak, saya kira itu masih harus dipertanyakan," ungkap dia.

Nantinya, TPF akan bekerja sama dengan pemerintah dan keluarga korban untuk mencari fakta yang lebih autentik lagi.

Baca Juga: [BREAKING] Kapolri Tetapkan 6 Orang Tersangka Tragedi Kanjuruhan