2. Sebut Pemilu 2019 penuh kecurangan

IDN Times/Fitria Madia

Koordinator lapangan aksi, Muchammad Sufi Safii mengatakan bahwa aksi kali ini merupakan perwujudan aspirasi masyarakat yang menilai jalannya Pemilu 2019 yang tidak adil dan banyak kecurangan-kecurangan.

"Harus ada pengusutan terhadap keterlibatan ASN, BUMN, dan alat penegak hukum dalam berpolitik. Sampai sekarang ini banyak dan sudah terang-terangan tidak sembunyi-sembunyi lagi. Ini yang tidak ada tindakan. Lalu diskualifikasi capres yang sudah menabrak UU aturan yang sudah disepakati bersama," ujarnya.

3. Tidak ingin dikaitkan dengan people power

IDN Times/Fitria Madia

Aksi penolakan seperti ini serupa dengan konsep people power yang diusung oleh tim pemenangan Prabowo-Sandi. Namun Sufi mengatakan bahwa aksi damai yang mereka lakukan saat itu bukan merupakan bagian dari people power.

"Kami tidak ada kaitan dengan people power. Tapi kami masyarakat Surabaya tidak puas atas kinerja KPU. Jadi kami jauh dari people power itu. Kami hanya ingin menyuarakan ketidak puasan kami," tuturnya.

4. Sudah berupaya menyampaikan aspirasi ke KPU

IDN Times/Fitria Madia

Sufi melanjutkan bahwa sebenarnya beberapa orang dari Ratu Adil telah berupaya melakukan audiensi ke KPU. Namun tanggapan yang diberikan oleh KPU dirasa kurang memuaskan.

"Kami kemarin sudah ke kpu untuk menyuarakan tapi tidak pernah ditanggapi. Sampai terjadinya musibah sekian ratus orang, KPU tidak bergeming. Bahkan kita ajak turun untuk berbela sungkawa saja KPU tidak mau. Tidak ada yang menanggapi. Ini ironi sekali sebagai anak bangsa," terangnya.

5. Ada 9 poin tuntutan

IDN Times/Fitria Madia

Aksi ini pun berjalan di tengah hari yang cukup terik. Beberapa orang terlihat kelelahan dan menepi karena sedang berpuasa. Namun mereka tetap menyampaikan tuntutan yang diberi nama Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera). Berikut isi tuntutan mereka :

1. Hentikan situng KPU, yang menyebarkan berita hoax akibat angka input yang salah dan kesengajannya.
2. Audit Investigatif terhadap KPU atas pelaksanaan Pemilu yang amburadul
3. Audit Anggaran Pemilu oleh KPK yang memakai uang rakyat 24, 8 Triliun
4. Audit forensik DPT Pemilu yang penuh dengan penggelembungan dan angka-angka yang tidak bisa dipertanggungjawabkan
5. Bentuk TPF kematian petugas pemilu dan kibarkan bendera setengah tiang, Indonesia berduka
6. Bentuk pansus kecurangan Pemilu, wahai DPR RI, jangan kau diam membisu
7. Hentikan kriminalisasi ulama dan tokoh masyarakat, hak berpendapat bukan kesalahan
8. Usut keterlibatan ASN, BUMN, alat penegak hukum yang berpolitik
9. Diskualifikasi Capres yang menggunakan fasilitas negara dan menguntungkan dirinya.

Baca Juga: Sejarah Kemunculan People Power dan Hubungannya dengan Indonesia