Dewan Soroti Liponsos Keputih, Overcapacity dan Bangunan Tak Layak

Karena gelandangan dan ODGJ adalah tanggung jawab negara

Surabaya, IDN Times - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya menyoroti penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Lingkungan Pondok Sosial (Liponsos) milik Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Saat ini, jumlah penghuni Liponsos sudah melebihi batas dengan kondisi bangunan yang memprihatinkan.

 

1. Dewan soroti kondisi Liponsos Surabaya

Dewan Soroti Liponsos Keputih, Overcapacity dan Bangunan Tak LayakSuasana Rapat Temu Dengar Pendapat di Komisi D DPRD Kota Surabaya, Selasa (14/1). IDN Times/Fitria Madia

Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya, Khusnul Khotimah menjelaskan, saat ini Liponsos Keputih sudah melebihi kapasitas bangunan yang sebenarnya. Tercatat telah ada 1027 penghuni dengan bangunan berkapasitas 600 orang.

"Kondisinya memperihatinkan. Penghuni di sana juga komposisi ODGJ terbanyak," ujarnya saat ditemui saat rapat temu dengar pendapat di kantor Komisi D DPRD Kota Surabaya, Selasa (14/1).

2. Setidaknya 25 penghuni baru masuk ke Liponsos tiap harinya

Dewan Soroti Liponsos Keputih, Overcapacity dan Bangunan Tak LayakSuasana Rapat Temu Dengar Pendapat di Komisi D DPRD Kota Surabaya, Selasa (14/1). IDN Times/Fitria Madia

Dalam rapat tersebut, Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya Suharto Wardoyo menjelaskan kondisi yang terjadi di lapangan. Di Kota Surabaya, setidaknya ada 25 penghuni baru. Mayoritas mereka merupakan warga luar kota yang masuk atau pun dibuang di Kota Surabaya.

"Ketika dikembalikan ke daerahnya masing-masing, banyak kendala. Ada yang keluarganya tidak menerima atau tidak ada penampungannya," tuturnya.

Dinsos pun tidak bisa menghentikan masuknya anggota baru di Liponsos. Pasalnya razia gelandangan, ODGJ, dan pengemis merupakan agenda rutin Satpol PP untuk memastikan keamanan dan kenyamanan Kota Surabaya.

3. Permasalahan harus dikomunikasikan dengan daerah lain

Dewan Soroti Liponsos Keputih, Overcapacity dan Bangunan Tak LayakSuasana Rapat Temu Dengar Pendapat di Komisi D DPRD Kota Surabaya, Selasa (14/1). IDN Times/Fitria Madia

Khusnul pun mengerti akan kondisi tersebut. Ia kemudian meminta Pemkot Surabaya untuk menjalin komunikasi dengan dinas daerah lain agar bersedia bahu membahu untuk mengurus ODGJ yang telah menjadi kewajiban negara.

"Makanya kita mendorong komunikasi dengan Dinas Sosial Provinsi dan Dinas Sosial Kabupaten Kota yang warganya ada di Liponsos kita," terang Khusnul.

Selain itu, Khusnul meminta agar Pemkot Surabaya melakukan renovasi terhadap Liponsos Surabaya. Kapasitas yang kurang dan kondisi yang memperihatinkan harus segera diselesaikan. Saat ini atap dan lantai bangunan Liponsos dapat dikatakan sudah tidak layak lagi.

"Atapnya jebol, lantainya rusak, dan sebagainya. Kondisinya sudah sangat memperihatinkan ini harus segera direnovasi," desaknya.

Baca Juga: Liponsos Kalijudan, Sanggar Seni bagi Kaum Difabel

Topik:

  • Faiz Nashrillah

Berita Terkini Lainnya