MUI Jatim Desak Komnas HAM Investigasi Isu Diskriminasi Etnis Uighur
Komnas HAM diminta kolaborasi bareng OKI dan PBB
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Surabaya, IDN Times - Menanggapi laporan dan kabar terkait diskriminasi pemerintah Tingkok terhadap etnis muslim Uighur di Xinjiang, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur menyerukan pemerintah Indonesia agar lebih terlibat aktif menyikapi isu tersebut. Pasalnya, jika kabar perihal larangan ibadah benar adanya, maka Tiongkok telah melakukan pelanggaran HAM.
1. Tiongkok berani mendiskriminasi etnis Uighur karena posisinya sebagai negara adidaya
Menurut Sekretaris MUI Jatim Muhammad Yunus, pemerintah Tiongkok yakin tindakan diskriminasinya tidak akan diprotes oleh banyak pihak. Sebab, negara berjuluk Tirai Bambu itu menganggap dirinya sebagai penguasa ekonomi dunia saat ini.
“Tiongkok yang secara hegemoni menguasai perekonomian dunia merasa yakin tak akan ada reaksi signifikan terkait isu Uighur. Ia (Tiongkok) telah mampu menciptakan ketergantungan dunia, termasuk dunia Islam. Pemerintah yang memiliki ketergantungan menjadi tak berdaya, takut bereaksi,” kata Yunus saat menggelar konferensi pers di kantornya, Jumat (20/12).
Baca Juga: Bela Muslim Uighur, Konjen Cina Sebut Pedemo Termakan Hoaks
Baca Juga: MUI Jatim Serukan Kunut Nazilah dan Infak Jumat untuk Etnis Uighur