Buka Lebar Peluang, Perempuan Kini Bisa Tunjukkan Eksistensinya

2. SDGs tercipta apabila semua elemen bekerja

Kesetaraan gender yang digagas oleh SDGs menjadi tantangan tersendiri baik bagi pemerintahan maupun organisasi. Pasalnya jaminan yang diberikan harus benar-benar diterapkan oleh semua elemen masyarakat tanpa pandang bulu.

Gusti mengajak peserta untuk terus mengawal dan berperan dalam mewujudkan SDGs, utamanya kesetaraan gender dan kehidupan anak yang lebih layak

“Sudah ada kepala desa yang kursinya diduduki oleh perempuan. Di Tibone misalnya, 59 kepala desa totalnya. Karena kebijakan yang mereka buat luar biasa. Responsif gender dan anak yang diikuti oleh peraturan daerahnya. Jadi terbukti kan kalau perempuan juga bisa memimpin,” kata Gusti

3. Regulasi perlu dikritisi dan dikoreksi

Dengan adanya RUU Ketahanan Keluarga yang sudah dicanangkan oleh pemerintah, tentunya jaminan ruang bagi perempuan untuk berproses akan semakin terbuka. Namun, Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Dian Kartikasari mengatakan, seharusnya Undang-Undang tidak mengatur ranah privasi.

“Terlalu dalam kalau sampai ruang privat kami (perempuan) ikutan diatur. Memang pembenahan UU sudah berkembang lebih baik, seperti batas usia pernikahan anak yang dulunya 18 tahun sekarang menjadi 19 tahun. Tapi peraturan pemilu mengatakan, pemilih harus 17 tahun dan sudah atau pernah menikah. Kan tidak sinkron,” kritik Dian.