TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Tolak Pengurangan Pupuk Subsidi, Pedemo dan Polisi Terlibat Bentrok

Satu polisi alami luka sobek di tangan

Ribuan petani tambak menggelar aksi unjuk rasa menolak pengurangan pupuk bersubsidi. IDN Times/Imron

Lamongan, IDN Times- Aksi unjuk rasa ribuan petani tambak yang menolak pengurangan jatah pupuk bersubsidi di gedung Pemkab Lamongan, Kamis (6/2), berakhir ricuh. Ribuan pedemo terlibat adu jotos dengan ratusan aparat kepolisian yang tengah berjaga di pintu masuk kantor Pemkab.

Massa geram lantaran Bupati Lamongan Fadeli tak kunjung datang untuk menemui mereka dan memberikan jawaban atas tuntutan yang pendemo sampaikan. Para petambak lantas memaksa masuk ke dalam gedung, namun aksi mereka dihalang-halangi oleh petugas kepolisian. 

1. Salah seorang pedemo diamankan polisi

Salah seorang polisi mengalami luka dibagian tangan. IDN Times/Imron

Akibat kericuhan itu, satu polisi mengalami luka robek di bagian tangan. Sementara salah seoran demonstran yang diduga menjadi provokator sempat diamankan polisi sebelum dilepas kembali. Beruntung, aksi kericuhan tersebut bisa diredam oleh petugas dan sesama pendemo.

Demo kemudian berlangsung tertib. "Kami hanya minta bapak bupati agar memperjuangkan kepentingan masyarakat petani tambak," kata kordinasi aksi, Yusuf Fedeli.

2. Massa meminta agar pemerintah pusat menghapus Permentan No. 1 Tahun 2020

Ricuh pendemo berusaha masuk ke gedung Pemkab Lamongan. IDN Times/Imron

Dalam aksinya, masa membawa beberapa tuntutan, salah satunya menghapus Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 1 Tahun 2020, tentang Kebijakan HET dan Alokasi Pupuk Bersubsidi. "Kita minta Permentan ini dihapus, karena hal ini mengakibatkan para petani tambak kelimpungan tidak mendapatkan pupuk. Padahal saat ini sudah memasuki musim tebar ikan," jelasnya.

Baca Juga: Berdalih Agar Kuat Melaut, Dua Nelayan di Lamongan Nekat Konsumsi Sabu

3. Petani tambak kesulitan memperoleh pupuk bersubsidi

Ribuan petani tambak menggelar aksi unjuk rasa menuntut pemerintah pusat menghapus Permentan no 1 2020. IDN Times/Imron

Akibat pengurangan pupuk bersubsidi bagi para petambak di Lamongan, harga pupuk yang dijual di sejumlah agen dan petani mengalami kenaikan. Bahkan sebagian dari mereka pun mengaku kesulitan mendapatkan pupuk. "Untuk itu, kami dari petani tambak meminta Bupati Lamongan Fadeli dan Ketua DPRD Abdul Ghofur jangan hanya diam saja. Bantu petani tambak yang sudah memilih dia menjadi DPRD dan bupati, jangan diam saja," ungkapnya.

Baca Juga: Pulang dari Tiongkok, Dua Mahasiswi Lamongan Langsung Dites Kesehatan

Berita Terkini Lainnya