Viral Surat RW untuk Pribumi dan Non Pribumi, Ini Kata Pemkot Surabaya
Surat itu soal rincian iuran
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Surabaya, IDN Times - Kota Surabaya baru-baru ini diramaikan dengan adanya surat keputusan RW 3 Kelurahan Bangkingan Kecamatan Lakarsantri. Surat tersebut berisikan ketentuan retribusi bagi warga pribumi dan non pribumi.
Kepala BPB dan Linmas Kota Surabaya, Eddy Christijanto menjelaskan bahwa surat tersebut memang berasal dari RW 3 Kelurahan Bangkingan Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya. Penarikan biaya iuran oleh RT dan RW sebenarnya dibolehkan asal mendapatkan persetujuan bersama dari warga dan pihak kelurahan.
"Berdasarkan Perda nomor 4 tahun 2017 itu memang ada sumber dana sah tapi memang sesuai kesepakatan semua pihak dan harus disetujui kelurahan. Jadi ini bentuknya bukan pemaksaan kalau mau ngurus KTP bayar sekian-sekian, bukan," ujarnya saat ditemui di kantornya, Selasa (21/1).
1. Akan kirim tim untuk mendalami penggunaan kata pribumi
Namun yang menjadi masalah lain adalah penggunaan kata warga pribumi dan selain warga pribumi. Berdasarkan Instruksi Presiden nomor 26 dan 1998, kata pribumi dan non pribumi tak boleh digunakan lagi karena akan menimbulkan rasialisme. Surat edaran RW tersebut juga banyak direspon negatif oleh warganet lantaran dianggap rasis.
"Kalau terkait politik dan wawasan kebangsaan itu memang kewenangan kami. Nanti saya akan kirim tim untuk mendalami persoalan tersebut," imbuh Eddy.
Baca Juga: Museum Pendidikan, Upaya Risma Selamatkan Sejarah Sekolah Pribumi
Baca Juga: Agnez Mo Akui Tak Berdarah Indonesia, Ini Kata Sejarah Soal Pribumi