TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Polemik Penolakan Pemakaman, Alissa Wahid Tekankan Tanggung Jawab Desa

Harusnya desa bisa menyediakan

IDN Times/Fitria Madia

Surabaya, IDN Times - Polemik penolakan pemakaman warga kristiani di Mojokerto menjadi perhatian Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian, Alissa Wahid. Alissa menyayangkan kejadian tersebut meski akhirnya dimediasi oleh Gusdurian Mojokerto.

1. Harus pahami dulu duduk perkaranya

IDN Times/Fitria Madia

Alissa menuturkan bahwa tiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk mendapat lahan pemakaman bagi dirinya. Kejadian warga yang akhirnya dimakamkan di luar desa tempat tinggalnya itu merupakan fenomena yang menyayat hati.

"Kita menyayangkan kejadian tersebut. Namun kita tentu perlu lebih arif melihat konteksnya seperti apa. Apakah ini memang makam khusus?" ujar Alissa saat ditemui usai acara Suluh Kebangsaan di Stasiun Gubeng, Surabaya Kamis (21/2).

2. Tanah wakaf sepatutnya dihargai

IDN Times/Fitria Madia

 

Nyatanya, satu-satunya tempat pemakaman tersebut merupakan tanah wakaf oleh seorang warga muslim yang diperuntukkan sebagai pemakaman muslim. Alissa pun tidak dapat menyalahkan keputusan warga yang akhirnya menolak jenazah umat kristiani dimakamkan di sana.

"Bukan menolak orang non muslim. Kalau itu tanah wakaf dan memang akadnya di-tasharruf-kan untuk orang muslim berarti ya harus dihargai," tuturnya.

3. Harusnya menjadi tanggung jawab pemerintah desa

Ilustrasi pemakaman/Pexels

Di sini ia melihat pihak seharusnya yang bertanggungjawab adalah pemerintah desa. Ia menilai pihak desa sepatutnya mengerti persoalan tidak tersedianya pemakaman umum atau pemakaman non muslim yang ada di desanya.

"Kalau wakafnya waktu itu memang diperuntukkan untuk orang muslim berarti memang ada persoalan di desa tersebut. Desa dengan dana desa harus membangun pemakaman desa bersama," tegasnya.

Baca Juga: Pemakaman Warga Non Muslim Ditolak di Mojokerto, Begini Kronologinya

Berita Terkini Lainnya