TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Keluhan Soal Bansos Terbanyak, Pemkot Surabaya: Hanya 20 Laporan

15 di antaranya telah selesai

Ilustrasi penerima bantuan sosial untuk warga terdampak COVID-19 (ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman)

Surabaya, IDN Times - Pemerintah Kota Surabaya mendapat laporan terbanyak dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait Bantuan Sosial (Bansos) yaitu sebanyak 24 laporan. Namun Pemkot membantah lantaran berdasarkan data yang mereka miliki, hanya ada 20 laporan masuk.

1. Pemkot merasa hanya dapat 20 laporan

Ilustrasi penerima bantuan sosial. ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan

Kepala Inspektorat Kota Surabaya, Rachmad Basari mengatakan bahwa pihaknya baru menerima 20 laporan melalui aplikasi Jaringan Pencegahan Korupsi (Jaga) Bansos milik KPK. Data ini memiliki selisih sebanyak 4 laporan dari yang diumumkan oleh Plt Juru Bicara Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ipi Maryati Kuding.

"Kita lihat di loginnya pemkot 4 laporan itu belum masuk. Berarti oleh KPK itu belum diteruskan ke Pemkot karena masih perlu diverifikasi. Kan laporan itu harus diverifikasi dulu oleh KPK sebelum diteruskan ke pemerintah kota atau kabupaten untuk ditindaklanjuti," ujar Basari, Selasa (7/7/2020).

2. Kemungkinan masih diverifikasi KPK

(Ilustrasi gedung KPK) IDN Times/Vanny El Rahman

Basari menjelaskan, tiap ada laporan yang masuk melalui aplikasi Jaga Bansos akan dinilai kelayakannya terlebih dahulu oleh KPK. Setelah itu, akan dilanjutkan ke pemerintah daerah atau provinsi untuk ditindaklanjuti.

"Nah, setelah itu kita langsung tindaklanjuti, kemudian mengirim laporan tindaklanjut hasil pengaduan ke web itu kembali. Nanti oleh KPK begitu dinyatakan oke, statusnya selesai,” jelasnya.

Baca Juga: Pemkot Surabaya Terima Mesin PCR dari PT HM Sampoerna

3. Sebanyak 15 laporan telah selesai

Ilustrasi penerima bantuan sosial. ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan

Dari 20 laporan itu pun, lanjut Basari, 15 di antaranya sudah berstatus selesai. Artinya Pemkot Surabaya telah selesai menindaklanjuti kasus hingga ke pelapor. Sementara 1 kasus lainnya masih di berada dalam proses tindak lanjut.

"15 status selesai dan 1 dalam proses ditindaklanjuti. Sedangkan 4 laporan, belum ada respon dari pelapor (status dari KPK)," tuturnya.

Baca Juga: KPK: Ada 621 Laporan Masyarakat Terkait Penyaluran Bansos COVID-19

Berita Terkini Lainnya