TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Emil Vs Bayu? BPOKK Demokrat Respons Ini

Demokrat Jatim harus punya ide hadapi Pemilu 

Emil Elestianto Dardak saat Rakorda di DPD Demokrat Jatim. Instagram.com/pddemokrat

Surabaya, IDN Times - Suhu mulai memanas jelang Musyawarah Daerah (Musda) DPD Demokrat Jawa Timur (Jatim) ke-VI yang digelar, Kamis (20/1/2022). Dua kubu, Emil Elestianto Dardak dan Bayu Airlangga saling klaim dukungan. Hal ini membuat DPP Partai Demokrat ikut angkat bicara.

Baca Juga: Jelang Musda, 10 DPC Dukung Emil Jadi Ketua Demokrat Jatim

1. Musda untuk ajang penyampaian ide hadapi Pemilu 2024

Bayu Airlangga saat kirim berkas dukungan menjadi Bakal Calon Ketua DPD Demokrat Jatim. Dok. Istimewa.

Ketua Badan Pemenangan Organisasi Kaderisasi Keanggotaan (BPOKK) DPP Demokrat, Herman Khaeron mengatakan, musda bukan ajang beradu kekuatan dan uang. Melainkan sarana untuk menyampaikan ide dan gagasan dalam menghadapi Pemilu 2024.

Herman menyatakan musda pun bukan persoalan meraih dukungan sebanyak-banyaknya. Namun, dukungan dari pemilik suara harus tetap memenuhi syarat yang diatur dalam peraturan organisasi.

“Selebihnya dapat meyakinkan DPP bahwa ketua DPD mampu memperbanyak pemilih demokrat di wilayahnya, sehingga menang dalam Pemilu dan Pilkada serentak 2024,” ujar Herman, Rabu (19/1/2022).

Baca Juga: Takut Direbut Moeldoko, DPD Demokrat Jatim Mengadu ke PTTUN Surabaya

2. Dalam musda usulkan bacalon tapi keputusan ada di DPP

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang dinilai ilegal di Jakarta, Jumat (5/3/2021). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

Herman menjelaskan, pelaksanaan musda kali ini tidak memilih ketua, melainkan mengusulkan bakal calon (bacalon), menetapkan elemen formatur, dan keputusan-keputusan lainya. Kemudian sidang musda mengusulkan nama calon, maksimal tiga nama calon.

"Sedikitnya satu calon ke Tim 3 DPP dalam hal ini ketua umum, sekretaris jenderal, dan ketua BPOKK untuk mengikuti tahap pascamusda,” kata dia.

“Kalau dulu yang menentukan ketua DPD adalah suara terbanyak, tetapi sekarang yang terpenting para calon memenuhi persyaratan calon, selebihnya akan mengikuti tahapan uji kelayakan dan kepatutan dengan materi pokok visi, misi, dan program kerja calon, sehingga menghasilkan pimpinan yang betul-betul kredibel dan berintegritas, serta dapat mengerakkan mesin partai di daerahnya masing-masing,” imbuh Herman.

Berita Terkini Lainnya