TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times
© 2024 idntimes.com by IDN Media
Home News Jatim

Tolak Omnibus Law, Aliansi Mahasiswa Brawijaya Siap Turun ke Jalan

Mahasiswa sudah turun tangan, berarti ada yang gak beres

Aliansi mahasiswa Brawijaya saat menyampaikan pernyataan sikap penolakan Omnibus Law. IDN Times/ Alfi Ramadana
Verified
Alfi Ramadana

Malang, IDN Times - Polemik mengenai pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja terus bergulir. Penolakan demi penolakan dari berbagai kalangan terus bermunculan terhadap aturan yang dinilai merugikan masyarakat itu.

Tak hanya di level pusat, Omnibus Law juga mendapat tentangan keras dari mahasiswa di daerah. Seperti yang dilakukan oleh aliansi mahasiswa Brawijaya yang menyatakan menolak pengesahan Omnibus Law juga UU Cipta Kerja. 

1. UU Cipta Kerja lebih untungkan pengusaha

Perwakilan BEM Universitas Brawijaya menunjukkan catatan penolakan terhadap pengesahan Omnibus Law. IDN Times/ Alfi Ramadana

Saat menyampaikan peryataan sikap, mahasiswa gabungan dari organisasi intra kampus dan esktra kampus di Universitas Brawijaya tersebut menilai bahwa langkah pengesahan sangat merugikan masyarakat. Terlebih UU Cipta Kerja tersebut lebih banyak menguntungkan pengusaha atau pemilik modal. Mahasiswa juga menilai bahwa dalam proses pembahasan UU tersebut, DPR tidak pernah mendengarkan asirasi masyarakat. 

"Memang ada berbagai macam permasalahan yang harus dipecahlan dalam hal regulasi. Tetapi UU Cipta Kerja ini bukan solusi yang tepat. Lantaran jika dipelajari isinya hampir semuanya menguntungkan pengusaha," papar Ketua Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya, Muhammad Farhan Aziz, Selasa (6/10/2020). 

2. Sarat akan titipan

Aliansi mahasiswa Brawijaya menolak pengesahan Omnibus Law. IDN Times/ Alfi Ramadana

Lebih jauh, Farhan Aziz, juga menyebut proses pengesahan UU tersebut juga tidak transparan. Bahkan, pengesahan kilat itu terkesan dipaksakan dan banyak titipan. Mereka pun menolak pengesahan UU Cipta Kerja sekaligus menuntut presiden membatalkan pengesahan UU tersebut. 

"Rasanya saat ini memang perlu ada revolusi di tubuh pemerintah untuk menghasilkan pemerintahan yang benar-benar bersih. Terutama untuk menghindari persekongkolan dari penguasa negara seperti saat ini," tambahnya. 

Baca Juga: Mengenal Jaminan Kehilangan Pekerjaan, yang Disebut di Omnibus Law

3. Siap turun ke jalan tolak Omnibus Law

Perwakilan BEM Universitas Brawijaya menunjukkan kertas yang berisi penyataan sikap penolakan pengesahan Omnibus Law. IDN Times/ Alfi Ramadana

Sebagai tindak lanjut, aliansi Mahasiswa Brawijaya itu siap turun ke jalan. Mereka siap bersuara guna menolak pengesahan tersebut. Saat ini, para mahasiswa tengah melakukan koordinasi terkait kapan waktu yang tepat untuk melakukan aksi turun ke jalan. Tak hanya sekali, mereka juga menyiapkan aksi yang lebih besar jika suara mereka tidak didengar pemerintah. 

"Kami siap melakukan aksi jangka panjang sampai tuntutan kami disetujui pemerintah," sambungnya. 

Baca Juga: Fakta-fakta dalam Seribu Halaman Omnibus Law Cipta Kerja 

Topik:
omnibus law
mahasiswa
Demo
Malang
Berita Terkini Lainnya

Sopir Truk Pupuk Tewaskan Satu Orang di Greges Berpotensi Tersangka

Jembatan Putus Akibat Lahar Dingin Lumajang Ditarget Rampung 2 Bulan

Hari Ketiga Pencarian Korban Hanyut di Pantai Jembatan Panjang, Nihil

Ngaku dari Polda Metro Jaya, Pria Ini Bawa Kabur Motor Teman Medsosnya

Tahanan di Lapas Tulungagung Jalani Akad Nikah, Tunda Bulan Madu

Feeder WiraWiri Suroboyo Tambah Dua Rute Baru, Terhubung dengan Kereta

Pabrik Pakan Ternak di Surabaya Gosong Dilahap Si Jago Merah

Polrestabes Surabaya Bikin Pencatatan Digital Pelanggar Lalin

Pemprov Bantu 1080 Warga Terdampak Banjir Lahar Dingin Semeru

Para Penangkap Asap di Tengah Kepungan Wisatawan