Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Malang, IDN Times - Wali Kota Malang, Sutiaji memutasi Kepala UPT Pemakaman Kota Malang, Taqruni Akbar menjadi Kasi Trantib Kelurahan Polowijen. Tapi, Sutiaji tak menjelaskan mutasi ini bagian dari buntut isu pemotongan dana pemakaman COVID-19 yang pertama kali diungkap oleh Malang Corruption Watch (MCW).
Baca Juga: Cerita Penggali Kubur di Kota Malang: Insentif Dipotong!
1. Sudah waktunya dimutasi
Ilustrasi pemakaman pasien positif COVID-19. (IDN Times/Aldila Muharma&Fiqih Damarjati) Saat dikonfirmasi, Sutiaji menjelaskan mutasi ini memang sudah waktunya dilakukan. Menurutnya, yang bersangkutan tersebut sudah menjabat cukup lama. Dirinya juga menyebut sudah mempertimbangkan semuanya terkait mutasi tersebut.
"Memang sudah waktunya mutasi. Kalau terlalu lama di satu jabatan kasihan juga. Keputusan ini sudah melalui pertimbangan panjang," kata Sutiaji, Jumat (3/9/2021).
2. Pastikan tak ada penggelapan dana pemakaman COVID-19
Ilustrasi pemakaman suspek COVID-19 PPU dengan protokol COVID-19 (IDN Times/Ervan) Sutiaji kembali menegaskan bahwa terkait temuan yang diungkap MCW, dirinya memastikan tidak ada penggelapan dana pemakaman COVID-19. Kalaupun ada keterlambatan pembayaran insentif, hal itu lantaran ada proses-proses administrasi yang harus dilalui. Sementara terkait rumor adanya pungli pada keluarga jenazah meninggal karena COVID-19, Sutiaji akan menyelidiki.
"Kalau yang untuk keterlambatan insentif karena memang masih proses pencairan. Untuk yang bulan Mei, Juni, Juli, Agustus masih proses pencairan. Kisarannya sekitar Rp2 miliar lebih. Kalau untuk yang pungli itu sebenarnya di luar kami. Tetapi tetap akan kami selidiki untuk membuktikan kebenarannya," tambahnya.
3. Harus ada SPJ sebelum pencairan
Sutiaji mengatakan, mekanisme pencairan dana pemakaman COVID-19 sendiri sebenarnya tidak rumit. Hanya saja untuk pengajuannya memerlukan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dari berapa total jenazah yang dimakamkan. Setelah itu, pengajuan disampaikan ke Wali Kota untuk mendapat persetujuan.
"Jadi bukan tidak cair. Tetapi karena memang untuk pengajuan baru harus dilihat dulu yang sebelumnya apakah laporannya sudah lengkap atau belum. Kalau sudah baru pengajuan yang baru bisa diterima," katanya.
Baca Juga: MCW Sebut Ada Pemotongan Insentif Pemakaman COVID-19 di Kota Malang
