WALHI Desak Pemkab Ponorogo Hentikan Tambang di Kawasan Telaga Ngebel
- Tambang di kawasan resapan air dinilai berisiko tinggiWALHI menilai aktivitas tambang galian C di Telaga Ngebel dan sekitarnya berada di kawasan krusial karena merupakan daerah resapan air.
- Keuntungan cepat, beban kerusakan ditanggung wargaTambang galian C sering kali menjanjikan keuntungan cepat, namun meninggalkan kerusakan jangka panjang yang harus ditanggung masyarakat.
- WALHI minta siapkan alternatif ekonomi berkelanjutanWALHI Jatim juga mendesak Pemkab Ponorogo agar tidak berhenti pada wacana penutupan tambang, tetapi menyiapkan alternatif ekonomi bagi warga yang selama ini
Ponorogo, IDN Times – Aktivitas tambang galian C di kawasan wisata Telaga Ngebel kembali menuai sorotan keras. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jawa Timur secara terbuka mendesak Pemerintah Kabupaten Ponorogo segera menghentikan aktivitas tambang yang dinilai mengancam keberlanjutan lingkungan dan keselamatan warga.
Direktur Eksekutif WALHI Jatim, Pradipta Indra Ariono, menegaskan kawasan wisata seharusnya dilindungi, bukan justru dijadikan ruang eksploitasi dengan alat berat dan lalu lintas truk bertonase besar.
"Telaga Ngebel bukan ruang kosong yang bebas dieksploitasi. Ini kawasan hidup, sumber air, dan ruang penghidupan warga. Kalau rusak, kerugiannya tidak bisa dibayar dengan retribusi atau pajak tambang,” tegas Indra, Selasa (20/1/2026).
1. Tambang di kawasan resapan air dinilai berisiko tinggi
WALHI menilai aktivitas tambang galian C di Telaga Ngebel dan sekitarnya berada di kawasan krusial karena merupakan daerah resapan air. Kerusakan di wilayah tersebut berpotensi memicu krisis ekologis yang dampaknya langsung dirasakan masyarakat.
"Kalau daerah resapan air hancur, jangan kaget kalau warga yang pertama kali antre air bersih justru tinggal paling dekat dengan telaga,” ujar Indra.
Ia menambahkan, kerusakan lingkungan di kawasan hulu seperti Telaga Ngebel akan berdampak berantai, mulai dari kualitas air, ancaman longsor, hingga penurunan daya dukung kawasan wisata.
2. Keuntungan cepat, beban kerusakan ditanggung warga
Selain dampak ekologis, WALHI juga menyoroti konsekuensi sosial dari aktivitas tambang. Menurut Indra, tambang galian C sering kali menjanjikan keuntungan cepat, namun meninggalkan kerusakan jangka panjang yang harus ditanggung masyarakat.
"Pasirnya habis dalam hitungan jam, tapi kerusakannya bisa diwariskan puluhan tahun. Yang untung segelintir, yang menanggung risikonya warga,” katanya.
Kerusakan hutan, hilangnya lahan produktif, hingga meningkatnya potensi konflik sosial disebut sebagai dampak yang hampir selalu mengiringi aktivitas pertambangan di kawasan sensitif.
3. WALHI minta siapkan alternatif ekonomi berkelanjutan
WALHI Jatim juga mendesak Pemkab Ponorogo agar tidak berhenti pada wacana penutupan tambang, tetapi menyiapkan alternatif ekonomi bagi warga yang selama ini bergantung pada sektor tersebut.
"Menutup tambang tanpa solusi itu masalah. Tapi membiarkan tambang jalan tanpa kendali jauh lebih berbahaya,” tegas Indra.
WALHI mendorong pemerintah daerah mengembangkan sektor ekonomi berkelanjutan seperti pariwisata berbasis lingkungan, pertanian, dan usaha rakyat yang dinilai lebih adil serta tahan lama.
WALHI berharap Pemkab Ponorogo tak hanya sibuk menghitung potensi pendapatan daerah dari tambang, tetapi juga mulai menghitung biaya kerusakan lingkungan yang selama ini kerap luput dari laporan resmi.
"Kalau Telaga Ngebel rusak, yang hilang bukan cuma pasir. Yang hilang adalah masa depan Ponorogo,” pungkas Indra.
