Wacana Pilkada Dipilih DPRD, Apeksi Minta Kembalikan ke Rakyat
- Ketua Apeksi, Eri Cahyadi menolak wacana Pilkada tidak langsung dipilih oleh DPR.
- Perubahan kebijakan harus mempertimbangkan landasan hukum dan aspirasi masyarakat.
- Eri menegaskan kepala daerah dan DPRD mendapat mandat langsung dari rakyat, sehingga kebijakan harus mengedepankan keinginan rakyat.
Surabaya, IDN Times - Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), Eri Cahyadi menanggapi soal wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara tidak langsung yang dipilih oleh DPR. Wacana ini muncul dari beberapa ketua umum partai.
Eri mengatakan, perubahan kebijakan apapun termasuk pemilihan kepala daerah haruslah mempertimbangkan landasan hukum yang ada. Selain itu, perubahan kebijakan juga mengedepankan aspirasi dari masyarakat, sebab Indonesia merupakan negara demokrasi.
“Kita kembali kepada undang-undang dan kembali kepada rakyat. Karena kita ini undang tertingginya adalah kepentingan rakyat ya. Undang-undang tertinggi kita itu adalah (kepentingan) rakyat. Jadi biarkan rakyat yang menentukan,” ujarnya, Sabtu (24/1/2026).
Eri yang juga Wali Kota Surabaya ini menyebut, kepala daerah dan DPRD merupakan jabatan yang mendapat mandat langsung dari rakyat. Sehingga, apapun kebijakan yang akan dikeluarkan haruslah mengedepankan keinginan dari rakyat.
“DPRD dipilih rakyat. Wali kota, kepala daerah dipilih rakyat. Jadi undang-undangnya seperti apa? Kita lihat keinginan rakyat. Maka sejatinya Apa yang diinginkan rakyat yang harus kita jalankan,” terangnya.
Politikus PDIP itu menuturkan, jabatan kepala daerah adalah representasi rakyat. Sehingga, pihaknya berharap kebijakan apapun haruslah mempertimbangkan keringanan rakyat.
" Dipilih rakyat itu adalah kita. DPRD dipilih rakyat. Tapi kita harus ingat apa yang diinginkan rakyat. Ya kita lihat. Rakyat ini kepengin opo," pungkas Eri.
Seperti diketahui, wacana Pilkada tidak langsung lewat DPRD dihembuskan oleh beberapa partai politik. Wacana ini muncul dengan narasi mahalnya biaya Pilkada.
