Malang, IDN Times - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) mempercepat pengembangan layanan Bus Trans Jatim di Malang Raya dengan menyiapkan Koridor II yang akan menjangkau wilayah Malang Selatan. Koridor baru ini direncanakan menjadi hadiah Hari Jadi Provinsi Jatim pada Oktober 2026 sekaligus memperluas akses transportasi publik hingga pusat pemerintahan Kabupaten Malang.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Jatim, Nyono mengatakan, Koridor II Trans Jatim Malang Raya saat ini telah memasuki tahap persiapan dan ditargetkan mulai beroperasi tahun ini. Rencana tersebut juga telah dilaporkan kepada Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa.
"Kami telah melaporkan perkembangan Bus Trans Jatim untuk Malang Raya. Insyaallah sudah siap tahun ini. Kami sudah lapor ke Ibu Gubernur Khofifah, Koridor II Bus Trans Jatim Malang Raya rencananya menjadi hadiah Hari Jadi Jawa Timur Oktober mendatang, dan Ibu Gubernur ingin segera dipercepat," ujarnya, Senin (14/7/2026).
Koridor II akan berpusat di Terminal Hamid Rusdi dan dibagi menjadi dua rute utama. Fokus utama pengembangan ialah rute selatan, yakni Terminal Hamid Rusdi–Gelora Ken Arok–Pakisaji–Kepanjen, yang diharapkan meningkatkan konektivitas menuju kawasan pemerintahan Kabupaten Malang sekaligus membuka akses transportasi publik bagi masyarakat Malang Selatan.
Selain itu, Dishub Jatim juga menyiapkan rute timur dengan jalur Terminal Hamid Rusdi–Tumpang. Namun, jalur tersebut masih dalam tahap kajian dan pembahasan bersama para pemangku kepentingan. "Ada beberapa studi kami, untuk Koridor II ke arah Kepanjen. Ada alternatif juga untuk disambungkan ke arah Tumpang. Ini masih skenario karena jalur koridor harus diamankan dan perlu koordinasi dengan semua stakeholder," kata Nyono.
Untuk mendukung operasional koridor baru tersebut, Dishub Jatim menyiapkan sekitar 15 armada bus. Tarif yang diberlakukan tetap mengikuti skema subsidi seperti koridor Trans Jatim lainnya, yakni Rp5.000 bagi penumpang umum dan Rp2.500 bagi pelajar serta santri.
Menurut Nyono, kehadiran Koridor II tidak hanya bertujuan memperluas layanan transportasi massal, tetapi juga mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi serta mendukung mobilitas menuju pusat pemerintahan dan kawasan wisata di Kabupaten Malang.
Agar operasional koridor baru berjalan lancar, Dishub Jatim juga membangun komunikasi dengan berbagai pihak, mulai dari paguyuban angkutan kota (angkot), Pemerintah Kota Malang, Pemerintah Kabupaten Malang, hingga perwakilan masyarakat. "Di sana kami membangun komunikasi dengan paguyuban-paguyuban angkot, Pemkot Malang, Pemkab Malang, dan perwakilan masyarakat sehingga semua menerima untuk dioperasikan jalur Trans Jatim baru," katanya.
Dishub Jatim memperkirakan kebutuhan anggaran operasional Koridor II mencapai sekitar Rp25 miliar per tahun. Meski membutuhkan dukungan anggaran yang cukup besar, pemerintah menilai penambahan layanan transportasi publik di Malang Raya merupakan kebutuhan mendesak mengingat tingginya mobilitas masyarakat.
Koridor II nantinya akan melengkapi Koridor I Trans Jatim Malang Raya yang telah lebih dahulu melayani rute Terminal Hamid Rusdi–Terminal Batu, sehingga jaringan transportasi massal di kawasan Malang Raya semakin luas dan terintegrasi.