Surabaya, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo telah memberikan keringanan relaksasi kredit akibat pandemi virus corona ini. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa pun menegaskan, agar perusahaan multifinance atau leasing di Jatim memberikan relaksasi dan tidak menagih debitur menggunakan debt collector.
Khofifah mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical terkait relaksasi kredit. Ia pun meminta agar perusahaan multifinance atau leasing di Jatim membantu para debitur ditengah pandemi COVID-19.
"Saya minta semua perusahaan multifinance atau leasing patuh dengan aturan yang telah dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai relaksasi kredit," tuturnya melalui siaran pers Humas Pemprov Jatim, Sabtu (11/4).
Khofifah menegaskan, perusahaan multifinance harus benar-benar memberi kelonggaran kredit kepada debitur terdampak covid-19 terutama pekerja informal atau pekerja berpenghasilan harian. Pasalnya, mereka dinilai merupalan kelompok paling rentan mengalami kredit macet.
"Jangan gunakan debt collector atau mengambil langsung langkah sita ini itu. Berikan mereka kelonggaran kredit, kasih kesempatan kepada para debitur ini untuk mengambil nafas," tegasnya.
Ia pun kemudian menyebutkan bahwa keringanan pembayarannya bisa dengan penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu cicilan, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit/ leasing, konversi kredit/leasing menjadi penyertaan modal sementara.
"Aturannya jelas. Jadi, kalau ada perusahaan multifinance yang tidak tunduk silahkan laporkan ke OJK atau lapor ke saya," ujarnya.
Namun, Khofifah berpesan agar perusahaan multifinance tetap melakukan penagihan kepada nasabah yang tidak terdampak COVID-19. Mengingat, keringanan ini hanya diperuntukkan bagi nasabah yang terdampak. Hal ini dilakukan untuk menjaga kualitas kredit perseroan akibat meningkatnya jumlah angka kredit yang disebabkan penyebaran virus corona serta kebijakan kerja dari rumah atau work from home.
"Dua-duanya (perusahan dan debitur-red) tetap harus dilindungi, makanya ada proses assesment kepada mereka yang mengajukan relaksasi. Tidak semua mendapatkan keringanan," pungkasnya.