Tagih Janji Perusahaan, Ratusan Pekerja Mengadu ke Pemkab Tuban

Duraji menjelaskan, 18 pekerja yang dialihkan dari PT ISS kepada CV Bangun Sejahtera tak mendapatkan hak mereka seperti jaminan uang makan dan transportasi. Padahal, sebelumnya sesuai dengan kontrak kerja, hak-hak untuk karyawan harus dipenuhi. Kondisi ini pun sudah berlangsung sejak tanggal 1 Agustus 2019. " 18 orang pekerja ini tidak mendapatkan hak berupa uang makan dan uang transport sejak ditangani CV Bangun Sejahtera," katanya.

Duraji mengatakan, 18 pekerja PT ISS yang akan dialihkan ke CV Bangun Sejahtera, tidak seharusnya mendapatkan pengurangan hak mereka. Sebab, sejak awal telah ada kontrak kesepakatan antara pekerja dan perusahaan lama.

Menurut dia, sebagai anak usaha BUMN, PT SBI harus bertanggung jawab atas kesejahteraan tenaga kerja. "Kami hanya ingin hak kami terpenuhi itu saja," katanya.

Duraji melanjutkan, tidak diberikannya hak terhadap karyawan berimbas pada hajat hidup mereka.  Jika hanya mengandalkan gaji pokok saja dirasa tidak cukup, mas untuk memcukupi kebutuhan keluarga," terangnya. Selain itu pihaknya juga meminta kepada PT SBI menindak tegas perusahaan penyedia jasa pekerja yang tidak menjalankan aturan perundang-undangan, sebagaimana mestinya.

Sementara itu, Kabid Hubungan Industrial, Dinas PM, PTSP dan Naker Kabupaten Tuban, Wadiono angkat suara terkait polemik ini. Menurut dia,  sesuai UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, permasalahan ini harus diselesaikan secara internal perusahaan. "Jika tidak menemukan solusi silakan kasus ini bawa ke Pemkab Tuban," katanya.