Survei Etos: Masyarakat Berharap Polri Tidak Pungli

Hasil survei yang dilakukan oleh Etos Indonesia Institute mengungkapkan, sebanyak 21 persen masyarakat tidak puas dengan kinerja Polri karena ada praktik pemerasan dan kekerasan, 19 persen karena tingkat malapraktik dalam tindakan penyelidikan, 17 persen karena masih banyak tindakan pungli, 16 persen masih tingginya praktik salah tangkap, 13 persen karena tingkat respon laporan pelayanan publik, dan 10 persen karena masih banyak oknum kepolisian yang terlibat dalam kriminalitas.

Iskandarsyah menyebutkan, variabel ketidakpuasan responden terhadap kinerja Polri ini merupakan penilaian dari kinerja Polri di era kepemimpinan periode sebelumnya. Hasil survei ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi Kapolri baru untuk memperbaikinya.

"Setelah hasil survei ini ada masyarakat menanggapi dua regulasi Kapolri yang baru, yakni regulasi terkait ITE dan e-tilang, masyarakat mengapresiasi," tutur Iskandar.

Iskandarsyah menjelaskan survei dilakukan pada tanggal 1-22 Maret 2021 dengan jumlah responden sebanyak 2.000 orang berusia dari 17 tahun hingga 51 tahun ke atas, berasal dari 6 kota besar di Indonesia yakni Jakarta, Surabaya, Semarang, Medan, Makassar dan Bandung.

Survei dilakukan dengan wawancara tatap muka, menggunakan metode pengumpulan data primer memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden. Dengan margin error 1,27 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

Menanggapi hasil survei tersebut, Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Pol Ahmad Ramadhan mengatakan survei yang disampaikan sebagai masukan untuk pembenahan Polri ke depan. Tujuan survei adalah untuk mengetahui keinginan masyarakat terhadap Polri yang lebih baik.

Ramadhan menekankan bahwa lembaga Polri selalu siap dikritik, karena Polri merupakan bagian dari pelayanan publik, pelayanan terhadap penegakan hukum.

"Kritik masyarakat kepada Polri menandakan masyarakat peduli dengan Polri," ujar Ramadhan.

Sementara itu, mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saud Sitomorang menambahkan, perubahan signifikan di Polri perlu didorong. Tetapi masyarakat juga harus paham bahwa tidak bisa mendorong Polri bisa bergerak dengan kecepatan 90 km per jam.

"Setiap periode kepemimpinan Polri berbeda strateginya, berbeda teknologinya, tapi nilai yang ada di kepolisian, dari tahun ke tahun naik peradabannya," tutur Saud.