'Surabaya Menggugat', Giliran Arek-arek Suroboyo yang Akan Turun Aksi
Surabaya, IDN Times - Gejolak aksi turun jalan di berbagai kota besar, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Malang hingga Samarinda telah berlangsung, Senin (23/9). Semuanya membawa agenda tolak pengesahan RUU KPK, tunda RKUHP dan tuntut segera sahkan RUU PKS.
Akan tetapi hal yang sedikit berbeda di Surabaya. Kota yang mempunyai julukan Pahlawan ini masih adem ayem hingga Senin (23/9). Meski begitu, ada poster "Surabaya Menggugat" dengan agenda seperti aksi di kota lainnya yang rencananya digelar di depan Gedung DPRD Jatim, Kamis (26/9).
1. BEM UNAIR benarkan akan ada aksi Kamis (26/9)
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Airlangga Surabaya, Agung Tri Putra membenarkan ada rencana aksi turun jalan pada Kamis (26/9). Tapi pihaknya masih melakukan konsolidasi terkait aksi ini. Terkait poster, pihaknya membantah mengeluarkan seruan tersebut.
"Sejauh ini kita masih konsolidasi dengan semua elemen yang ada di Surabaya," ujarnya kepada awakmedia, Senin (23/6).
2. Rencananya ITS dan UTM turut gabung
Nantinya, lanjut Agung, aksi ini tidak dilakukan oleh UNAIR saja. Ia menyebut ada beberapa elemen gabungan, termasuk Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya hingga Universitas Trunojoyo Madura (UTM).
"Kita juga ada elemen lain kok, teman-teman dari organisasi ekstra kampus juga akan turun," katanya.
3. BEM se-Surabaya disebut merapat untuk aksi
Senada dengan Agung, Presiden BEM Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA), Ongki Fahrurrozi menyebut aksi turun jalan pada Kamis (26/9) akan diikuti BEM se-Surabaya. "UNAIR, UNESA, UINSA, dan BEM-BEM yang lain. Kami masih akan konsolidasi teknisnya," katanya.
4. Bawa agenda tuntut isu terkini
Sementara untuk tuntutan yang akan dibawa dalam aksi tersebut ialah terkait isu-isu terkini. Ongki menilai ada pembelokan demokrasi di pemerintahan saat ini yang bermula dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Menurutnya beberapa pembahasan yang ada di DPR seperti RKUHP bisa merugikan masyarakat apabila tetap disahkan.
"Tentang RUU-RUU yang kiranya ke depan merugikan kita dan masyarakat. Nanti kami kirim rilisnya," pungkasnya.
